Pengesahan APBD 2016 Telat, Pemko Tanjungpinang Minta Dispensasi ke Mendagri

Dengan begitu, Pemko Tanjungpinang dapat terhindar dari sanksi keterlambatan

Pengesahan APBD 2016 Telat, Pemko Tanjungpinang Minta Dispensasi ke Mendagri
tribun/mikhwan
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Riono dan beberapa kadis. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang meminta dispensasi keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang 2016 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Permohonan dispansasi itu disampaikan melalui surat oleh Walikota Tanjungpinang yang dikirim ke Menteri Dalam Negeri, baru-baru ini.

Hal itu dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang Riono, Senin (30/11/2015).

Menurut Riono, permohonan dispensasi itu dibuat agar Kota Tanjungpinang mendapatkan toleransi pengesahan APBD Tanjungpinang tahun 2016 hingga Desember.

Dengan begitu, Pemko Tanjungpinang dapat terhindar dari sanksi keterlambatan.

Terlebih penyebab keterlambatan juga di antaranya karena Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) dari pusat juga terlambat turun.

"Sudah kita layangkan surat Ke kemendagri (untuk meminta dispensasi-red)," kata Riono.

Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang Ade Angga mengatakan saat ini pihaknya masih masih melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2016.

Menurut dia, DPRD Tanjungpinang menargetkan, APBD 2016 sudah bisa disahkan pada 15 Desember mendatang.

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, APBD harus disahkan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran atau paling lambat akhir November.

Namun nyatanya sampai saat ini KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan APBD 2016 belum selesai dibahas.

Akibat keterlambatan ini, kepala daerah dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang pun terancam sanksi tidak gajian selama enam bulan pada 2016 mendatang.
Sanksi itu tertuang dalam pasal 312 ayat 2 UU nomor 23 tahun 2014 yaitu tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan.(*)

Penulis: M Ikhwan
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved