85 Pejabat Tanjungpinang Belum Lapor Kekayaan ke KPK

KPK menilai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemko Tanjungpinang relatif sudah baik

85 Pejabat Tanjungpinang Belum Lapor Kekayaan ke KPK
tribun/mikhwan
Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah menyerahkan LHKPN kepada Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adlinsyah M. Nasution 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Sebanyak 85 pejabat di Lingkungan Pemko Tanjungpinang belum melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski begitu, KPK menilai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemko Tanjungpinang relatif sudah baik.

Hal ini disampaikan Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Adlinsyah M. Nasution, di Tanjungpinang, Senggarang, Rabu (2/12/2015).

Adlinsyah M. Nasution, hadir di Tanjungpinang untuk kegiatan Asistensi Pengisian dan Pengumpulan serta Pendaftaran dan Pemeriksaan Formulir LHKPN oleh KPK-RI yang dilaksanakan Inspektorat Kota Tanjungpinang.

Menurut dia, tingkat kepatuhan LHKPN pejabat di lingkunagan Pemerintah Kota Tanjungpinang memang sudah baik.

Karena itu Pemko Tanjungpinang tidak hanya mewajibkan LHKPN sampai pejabat eselon II saja, namun juga diperluas hingga pejabat eselon III dan IV.

Dan dari 168 wajib lapor hanya 85 orang yang belum melaporkan kekayaannya.

"Jumlah tersebut jika dipersentasikan sudah cukup baik. Saya berharap hari ini bisa mencapai target 100 persen, atau paling lambat laporan itu dapat diselesaikan hingga akhir Desember ini,”katanya.

Dia menjelaskan, LHKPN merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undangan.

Ini dilakukan agar negara bisa terbebas dari praktek KKN. Dia juga meminta kepada pejabat tidak perlu khawatir melaporkan kekayaannya.

Halaman
12
Penulis: M Ikhwan
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved