Anambas Perlu Pelabuhan Besar Untuk Dongkrak PAD

Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Anambas akan dana transfer dari pusat perlu diatasi

Anambas Perlu Pelabuhan Besar Untuk Dongkrak PAD
tribun/septyanmuliarohman
Warga memancing di Pelabuhan Arung Hijau, Jumat (4/12/2015) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Anambas akan dana transfer dari pusat perlu diatasi.

Optimalisasi sektor-sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi salahsatu hal yang dapat dilakukan, untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap Pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Muhammad Da'i.

Menurut dia, salahsatu aspek yang bisa dilakukan untuk mendongkrak PAD di Anambas adalah dengan membuat pelabuhan ikan dengan skala nasional.

Politisi PAN ini menilai, potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Anambas, menjadi faktor pendukung untuk merealisasikan hal ini.

"Sehingga, ada pendapatan yang diterima daerah serta menjadi PAD. Tentunya, masih banyak sektor-sektor lainnya yang dimiliki oleh Anambas," ujarnya dalam rilis yang diterima Tribun Jum'at (4/12/2015).

Fenomena kapal-kapal yang datang dari luar wilayah Anambas seperti dari Tanjung Balai Asahan, serta beberapa daerah di Jawa, setidaknya menjadi bukti lain yang mendukung perlunya dibangun pelabuhan berskala nasional di Anambas.

Dari kapal-kapal yang biasa singgah pada sejumlah desa di Anambas, Pemkab Anambas dapat memungut pajak dan beberapa komponen lainnya yang menjadi Pendapatan Asli Daerah.

"Fenomenanya saat ini, banyak kapal yang berlabuh pada sejumlah desa seperti di Desa Kuala Maras, dan Desa Kiabu.

Bila ini direalisasikan, bukan hanya PAD yang mengalami peningkatan melainkan juga kesejahteraan masyarakat," katanya.

Da'i menilai, untuk merealisasikan hal tersebut tidak selalu berpatokan pada APBD Anambas.

Menurutnya, banyak dana di pusat yang siap untuk merealisasikan hal tersebut.

Salahsatunya di Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

"Pemikirannya jangan membebankan pada APBD Kabupaten. Melainkan, dengan berupaya mengambil dana di pusat. Tentu memang ada mekanismenya. Namun, bila ada komitmen yang kuat, saya kira hal itu tidak sukar direalisasikan," katanya.(*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved