Dampak Defisit Tahun Lalu, Utang Tahun 2015 Harus Dianggarkan di APBD 2016

Beberapa belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 ada yang harus ditundabayarkan pada APBD 2016

Dampak Defisit Tahun Lalu, Utang Tahun 2015 Harus Dianggarkan di APBD 2016
tribun/mikhwan
Wako Lis Darmansyah menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tanjungpinang 2016 kepada Wakil Ketua II DPRD Tanjungpinang Ahmad Dani, Jumat (4/12/2015). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Dampak defisit yang terjadi pada APBD Tahun Anggaran 2015 berpengaruh pada Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2016 Kota Tanjungpinang.

Akibatnya, beberapa belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 ada yang harus ditundabayarkan pada APBD 2016.

Adapaun nilai utang belanja Pemko Tanjungpinang tahun 2015 yang harus dibayarkan pada APBD 2016 itu mencapai Rp41.949.227.763.

Hal ini disampikan Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah pada Pidato Pengantar Nota Keuangan Walikota Tanjungpinang tentang Rancanagan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (RAPBD) Kota Tanjungpinang 2016 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang di ruang rapat Kantor DPRD Tanjungpinang, Jumat (4/12/2015) sore.

"Nilai ini, sesuai dengan kesepakatan KUA PPAS telah dialokasikan sumber pembiayaannya pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016," kata Lis.

Dia mengatakan, meskipun ada penundaan pembayaran, namun hal itu tidak akan mengurangi pelaksanaan perogram Pemko Tanjungpinang 2016, karena silva dari APBD 2015 bisa digunakan untuk menutupi penundaan pembayaran tersebut.

Meskipun demikian, RAPBD Kota Tanjungpinang 2016 yang diusulkan ke DPRD Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan sebesar Rp173 miliar dibandingkan APBD 2015.

RAPBD 2016 yang diusulkan sebesar Rp1,004 triliun.

"Peningkatan ini dipengaruhi estimasi terdapat penambahan pendapatan pada perimbangan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terbagi atas beberapa urusan bidang yang diusulkan dan disetujui Pemerintah Pusat," katanya.(*)

Penulis: M Ikhwan
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved