Pilkada Kepri 2015

Lebih 4000 Orang yang Terdaftar di Karimun Tak Ditemukan, Formulir C6 Hanya Tersalurkan 53 Persen

Pantauan Pemkab, itu terjadi karena adanya warga yang pindah rumah atau meninggal dunia

Lebih 4000 Orang yang Terdaftar di Karimun Tak Ditemukan, Formulir C6 Hanya Tersalurkan 53 Persen
tribun/elhadifputra
Bupati Karimun Aunur Rafiq bersama FKPD melakukan pemantauan ke TPS untuk melihat persiapan Selasa (8/12/2015) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN - Ribuan orang di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Karimun tidak ditemukan saat hendak dibagikan formulis C6 atau undangan untuk mencoblos.

Hal tersebut diketahui setelah Pemkab Karimun bersama KPU, Panwaslu dan FKPD melakukan pemantauan TPS di empat Kecamatan, Selasa (8/11).

Hilangnya DPT itu terjadi di Kecamatan Karimun, Hampir setengah undangan untuk mencoblos tidak dapat dibagikan lantaran DPTnya tidak ditemukan.

Dari data yang diperoleh Pemkab Karimun pada waktu pemantauan, dari 8.000 lebih DPT di Kecamatan Karimun, undangan yang tersebar hanya sekitar 53 persen saja.

"Untuk kelurahan di Kecamatan Karimun yakni Sei Lakam Barat dan Sei Lakam Timur yang berjumlah 8.000 lebih DPT, sebanyak 47 persen tidak dapat dibagikan formulir C6-nya," kata Bupati Karimun, Aunur Rafiq, usai kegiatan pemantauan.

Dari hasil pantauan Pemkab, hal itu terjadi karena adanya warga yang pindah rumah atau meninggal dunia.

Diduga kebanyakan DPT yang terdaftar adalah warga yang hanya membuat identitas semata, namun tidak tinggal di wilayah Karimun.

"Jadi kesulitan mendistribusikan undangan. Dugaan kita banyak yang hanya transit di sini dan tidak menghapus data kependudukannya," ujar Rafiq.

Untuk kedepannya, lanjut Rafiq, penduduk yang ada di Karimun terutama di Sei Lakam harus didata ulang.

Sehingga penduduk yang tidak berada di wilayah yang tertera di identitasnya harus dihapus.

"Jumlahnya cukup besar. Jadi yang tidak ada harus dikeluarkan agar tidak mengganggu akumulasi jumlah penduduk secara keseluruhan," ujar Rafiq.

Saat disinggung apakah ada unsur kesengajaan atau permainan politik mengenai hal tersebut, Rafiq menjawab hal itu tidak mungkin. Pasalnya, kejadian serupa juga terjadi di saat pemilihan legislatif lalu.

"Data pileg itu tidak dihapus dan yang digunakan kan data itu juga. Pemutakhiran data dilakukan petugas kan menggunakan KK (Kartu Keluarga). Namun tidak melapor saat pindah di KK," kata Rafiq.(*)

Penulis: Elhadif Putra
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved