TV Online Tribun Batam

NEWSVIDEO: Ada Kecurangan, Dua TPS di Batam Lakukan Penghitungan Ulang

pelaksanaan pencoblosan ulang tersebut sudah sesuai dengan aturan PKPU, bahwa pelaksanaan pemungutan suara di suatu TPS harus memperhatikan dua aturan

Laporan Reporter Tribunnews Video, Hadi Maulana

TRIBUNNEWS.COM, BATAM – Akibat adanya kecurangan yang terjadi di Batam, akhirnya Panwaslu Kota Batam meminta kepada KPU Batam untuk dilakukan pemilihan ulang didua TPS yang ada di Kota Batam Kepulauan Riau.

Diantaranya TPS 19 di Kelurahan Kibing Batuaji dan TPS 2 Kelurahan Tiban Lama Batam Kepulauan Riau.

Bahkan dari proses penghitungan ulang itu, terlihat dijaga ketat oleh pihak kepolisian di kedua TPS tersebut.

Ketua Panwaslu Kota Batam, Suryadi Prabu mengaku pelaksanaan pencoblosan ulang tersebut sudah sesuai dengan aturan PKPU, bahwa pelaksanaan pemungutan suara di suatu TPS harus memperhatikan dua aturan atau tata cara.

Pertama, usai pemungutan suara kemudian kertas suara harus dihitung lebih dulu.

"Ada tata caranya, setelah pencoblosan, kan pengeluaran surat suara. Nah setelah pengeluaran surat suara hal itu harus dihitung lebih dulu. Tapi di TPS ini tidak dilakukan, saya menduga ini tidak tidak lakukan. Salah satu indikasi ini tidak dilakukan, makanya menyebabkan pemungutan ulang," kata Suryadi Prabu, Sabtu (12/12/2015).

Kedua, jika ternyata perhitungan surat suara tidak sesuai dengan jumlah perhitungan suara.

"Kedua, ternyata jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan berbeda jauh. Begitu juga antara jumlah surat suara pemilihan gubernur dan walikota tidak sama. Jadi kami tidak bisa cocokan dengan form C1. Makanya kita harus lakukan pungut suara ulang," ungkapnya.

Suryadi mengatakan pihaknya juga sudah memanggil semua pihak terkait di dua TPS yang melakukan pencoblosan ulang. Mulai dari KPPS, saksi, hingga PKPS.

Setelah melakukan wawancara pemeriksaan sekilas, maka panwaslu menemukan titik temu kejanggalan tersebut, yang diindikasikan akibat kelalaian petugas dan saksi.

"Semua pihak tidak jeli melihat ini, mulai dari saksi juga pengawasnya. Sebenarnya saksi dan pengawas inikan dikirim untuk melihat tahapan yang ada di TPS. Tapi nampaknya mereka tidak aktif dalam melakukan tugasnya. Kalau aktif tidak akan terjadi begini. Siapapun kan bisa kita pelototi di TPS," kata Suryadi.

Editor: Hadi Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help