Tak Mau Kena Sanksi, APBD 2016 Kabupaten Anambas Diperdakan Saat Hari Libur

"(Pengesahan,red)) APBD ini kan punya batas waktu. Nah, jangan sampai terkena sanksi. Batas waktunya kan sampai tanggal 31 Desember 2015," katanya

Tak Mau Kena Sanksi, APBD 2016 Kabupaten Anambas Diperdakan Saat Hari Libur
Tribun/Septyan Mulia Rohman
Penjabat Bupati Anambas Eko Sumbaryadi saat menandatangani R-APBD 2016 menjadi Perda APBD 2016. Dalam pengesahan yang dilakukan pada hari libur bersama berkenaan dengan Natal itu, total pendapatan untuk APBD mencapai Rp 979 miliar lebih. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Hari libur Natal, Jumat (26/12/2015) sejatinya dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga, namun tampaknya tidak berlaku bagi ekskutif dan legislatif di Anambas.

Meski ditetapkan pemerintah sebagai hari libur bersama, pihak ekskutif dan legislatif tetap sepakat mengesahkan Rancangan APBD 2016 menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD 2016 dalam Rapat Paripurna yang digelar Jumat kemarin.

Meski sempat diskors selama tiga puluh menit, namun rapat paripurna yang dihadiri mayoritas pejabat Pemkab dan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas ini, akhirnya menyepakati rancangan APBD itu menjadi Peraturan Daerah.

Tim Badan Anggaran (Banggar), Rocky Hasudungan Sinaga, dalam laporannya mengatakan, struktur rancangan APBD 2016 tidak mengalami perubahan dengan nota kesepakatan sebelumnya.

Penjabat Bupat Kabupaten Kepulauan Anambas Eko Sumbaryadi mengapresiasi disepakatinya RAPBD 2016 menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD.

Ia mengatakan, penyusunan dalam APBD 2016 ini merupakan suatu hal yang luar biasa beratnya.

Hal ini selain terdapat Rp 100 miliar anggaran yang harus digelontorkan untuk pembayaran kegiatan proyek tahun jamak (multiyears,red), terdapat sejumlah program khususnya yang berkenaan dengan kegiatan yang berkenaan dengan pengentasan kemiskinan yang harus dianggarkan kembali.

"Hal ini dilakukan, karena dalam Perubahan APBD tahun 2015 belum bisa direalisasikan. Sementara, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima tahun 2016 ini mengalami penurunan cukup drastis. Meski demikian, saya mengapresiasi dan bersyukur karena hal ini dapat disahkan," terangnya.

Adapun mengenai kejar tayang dalam mengesahkan APBD sehingga harus dilakukan saat hari libur bersama, diakui Eko karea terdapat batas waktu dalam mengesahkan APBD tahun 2016 ini.

Pihaknya tidak ingin, terkena sanksi yang sebelumnya ditegaskan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bila pengesahan APBD dilakukan setelah akhir Desember 2015 ini.

"(Pengesahan,red)) APBD ini kan punya batas waktu. Nah, jangan sampai terkena sanksi. Batas waktunya kan sampai tanggal 31 Desember 2015," katanya.(*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: nandarson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help