Kekurangan Dana hingga Rp 12 Miliar, Pilkada Provinsi Kalteng Terancam

"Kami tidak bisa kalau masalah anggaran buat PKPU baru. UU tidak menyuruh kami untuk itu,"

Kekurangan Dana hingga Rp 12 Miliar, Pilkada Provinsi Kalteng Terancam
istimewa
Ilustrasi pemilihan kepala daerah 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua komisi pemilihan umum (KPU) Husni Kamil Manik menyampaikan, bahwa Provinsi Kalimantan Tengah masih mempunyai kekurangan Rp 12 miliar untuk menyelenggarakan Pilkada.

"Masih ada dana yang dibutuhkan sampai Rp 12 miliar untuk pilkada tanggal 27 Januari 2016. Jadi kami serahkan itu kepada pemerintah daerah setempat," ujarnya di Swissbel Hotel, Jakarta, Selasa (5/1/2015).

Husni menjelaskan, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai honor petugas KPPS hingga PPS, serta pengawas dan pencetakan ulang formulir C6 untuk pemberitahuan tentang tanggal pilkada.

Sementara Komisioner KPU, Arief Budiman mengatakan bahwa saat ini pemerintah provinsi Kalimantan Tengah meminta kepada KPU RI untuk membuat PKPU agar dana dapat cepat disediakan.

"Kami tidak bisa kalau masalah anggaran buat PKPU baru. UU tidak menyuruh kami untuk itu," kata Arief.

Arief juga tidak menampik bahwa saat ini kekurangan anggaran masih menjadi momok untuk pelaksanaan pilkada serentak.

Sebelumnya Pilkada di Provinsi Kalimantan Tengah diundur menyusul adanya gugatan hukum.

Saat ini gugatan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap setelah keluarnya keputusan Mahkamah Agung (MA).(*)

Editor: Iman Suryanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help