Puluhan Kontraktor Tagih Pembayaran Proyek Dinas Tata Kota Batam, Merekapun Mengaduh ke Dewan

Puluhan kontraktor menagih pembayaran beberapa kegiatan di‎ Dinas Tata Kota (Distako) Batam.

Puluhan Kontraktor Tagih Pembayaran Proyek Dinas Tata Kota Batam, Merekapun Mengaduh ke Dewan
Tribunnews.com
Ilustrasi Pengaspalan jalan 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Puluhan kontraktor menagih pembayaran beberapa kegiatan di‎ Dinas Tata Kota (Distako) Batam.

Mereka pun sempat menyambangi kantor DPRD Kota Batam, Rabu (5/1/2016) kemarin, tepatnya ke Komisi III DPRD Batam.

Anggota Komisi III DPRD Batam, Dandis Rajagukguk mengatakan, kedatangan sekitar 40-an orang kontraktor tersebut menanyakan kelanjutan pembayaran kegiatan pembangunan yang belum dilunasi.

Padahal, mereka sebagai rekanan Distako telah menyelesaikan tugas dan kewajibannya.

"Ada sekitar 40 an orang, tapi nggak ribut kok. ‎Jadi mereka menanyakan pembayarannya, itu ada 144 paket kegiatan dengan nilai kurang lebih Rp 10 miliar sampai Rp 15 miliar. Semuanya pelaksanaan kegiatan di Distako, dengan anggaran 2015," ujarnya.

‎Menurut informasi yang didapatkan Komisi III, pembayaran belum dilakukan Distako disebabkan oleh ketidaksiapan sistem saat memasukan data kontrak pada SPM, bukan dikarenakan tidak ada anggaran.

"Anggaran ada, tapi ini lebih kepada ketidaksiapan saat menginput SPM nya. Jadi volume pekerjaan tidak sesuai dengan tenaga yang ada," ucap dia.

Dandis menegaskan Pemko harus bertanggungjawab atas hal tersebut dan mengakui kelalaiannya.

Pasalnya, para kontraktor sendiri sudah menyelesaikan kewajibannya.

"Mereka sudah serah terima berita acara juga. Jadi sudah selesai kewajiban mereka. Tinggal Pemko yang selesaikan kewajibannya, inikan kontrak, kalau tidak cacat ini berarti," kata Dandis.

Legislator dari PDI Perjuangan itu‎ menyebutkan adapun paket kegiatan tersebut diantaranya, pengaspalan, semenisasi, pembuatan jalan, pembuatan parit dan lainnya.

Saat ini, komisi III mendorong agar Pemko segera mencari solusi bagaimana metode pembayaran daripada hak kontraktor tersebut untuk segera dibayarkan.

"Pemko sudah koordinasi dengan instansi lain yang berkompeten juga, seperti BPK. Kira-kira langkah apa yang bisa menyelesaikan pembayaran hak dari rekan-rekan penyedia barang dan jasa itu,"kata Dandis.‎

Pemko, lanjutnya, juga harus berani mengakui kesalahannya dan mencari solusi, bukan justru mempersulit rekanan itu.

"Kami juga melihat rata-rata mereka ini pengusaha kecil, yang materialnya pun mungking masih ngutang.‎ Jangan gara-gara ini mereka sampai kehilangan milik mereka lagi," tutur Dandis. (*)

Penulis: Anne Maria
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved