Citizen Journalism

Ada Dua Kesalahan Fatal Dalam Pilkada Serentak

Seharusnya pemerintah mempersiapkan para pihak yang berperan sebagai panwaslu. Dan untuk menjadi cakap sebagai hakim

Ada Dua Kesalahan Fatal Dalam Pilkada Serentak
Istimewa
Ilustrasi Pilkada 

DR OSBIN SAMOSIR M.Si, Peneliti di Sinaksak Center

Belajar dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015, dimana kewenangan sengketa Pencalonan dalam Pilkada tidak diberikan kepada Panwaslu Kabupaten-Kota karena masa kerja mereka bersifat sementara (adhoc).

Seluruh sengketa pencalonan baik pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota semestinya diserahkan kepada Bawaslu Provinsi yang secara kelembagaan sudah bersifat mandiri dan tetap dengan masa kerja lima tahun.

Demikian ditegaskan oleh Peneliti dari Sinaksak Center, DR. Osbin Samosir, M.Si dalam rilis yang diterima Tribun, Jumat (8/1/2016).

Menurutnya, salah satu indikator keberhasilan pilkada 2015 adalah kepuasan rakyat terhadap penyelenggara pilkada sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kesemrawutan penyelenggaraan pilkada serentak inilah yang mengundang begitu banyak protes dari para peserta. Sejumlah besar Panwaslu Kabupaten/Kota diduga tidak cakap dalam bersidang dan tidak adil dalam memberi putusan sengketa.

“Tidak terpenuhinya kemampuan menjadi pengadil yang mumpuni, kinerja Panwaslu mengakibatkan kekacauan pilkada. Dan, akhirnya yang keluar adalah permakluman atas kinerja buruk panwaslu karena mereka tidak didesain untuk ahli sebagai hakim dalam bersidang. Seharusnya pemerintah mempersiapkan para pihak yang berperan sebagai panwaslu. Dan untuk menjadi cakap sebagai hakim, diperlukan tahunan pendidikan dan pengalaman, seperti para hakim Tata Usaha Negara” ujar Doktor Politik lulusan Universitas Indonesia itu.

Asal mulanya terjadinya kesalahan terkait dengan panwaslu Kabupaten/kota yang datang dari undang-undang adalah yang pertama segi masa kerja Panwaslu Kabupaten-Kota yangbersifat sementara (adhoc) yakni hanya sepanjang masa tahapan Pilkada dimaksud, setelah pilkada selesai maka selesai juga masa kerja mereka.

Tidak ada kesempatan yang panjang dan lama bagi Panwaslu Kabupaten-Kota untuk belajar dan memahirkan diri sebagai hakim seperti dilakukan hakim-hakim di Pengadilan Negeri atau Peradilan Tata usaha Negara.

“Kekeliruan yang kedua adalah, putusan sengketa oleh Panwaslu Kabupaten-Kotayang bersifat final dan mengikat (final and binding). Padahal mereka tidak pernah dipersiapkan secara memadai menjadi hakim. Sulit mengharapkan kualitas putusan yang adil dan diterima semua pihak dari majelis (Panwaslu) yang tidak paham proses dan tata beracara persidangan, sementara pertarungan pilkada adalah pertarungan para raksasa politik tingkat lokal dengan restu tingkat nasional. Ibarat menempatkan anggur baru dalam kantung rapuh maka hasilnya akan mengecewakan,” ujar lulusan Sekolah Tinggi Filsafat St. Yohanes Pematangsiantar ini.

Halaman
12
Penulis: Iman Suryanto
Editor: Iman Suryanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved