Pemko Tanjungpinang Sebut Pelindo 1 Lakukan Dugaan Korupsi? Ini Penjelasannya

Keyakinan tersebut sesuai dengan kajian hukum yang dia lakukan berdasarkan data-data yang ada.

Pemko Tanjungpinang Sebut Pelindo 1 Lakukan Dugaan Korupsi? Ini Penjelasannya
Istimewa
Pelindo 1 Tanjungpinang 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Penasehat Hukum (PH) Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, Urip Santoso berkeyakinan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 Cabang Tanjungpinang telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) pas pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP).

Keyakinan tersebut sesuai dengan kajian hukum yang dia lakukan berdasarkan data-data yang ada.

Dia menjelaskan, sampai saat ini, keberadaan DBH pass Pelabuhan SBP Tanjungpinang juga tidak jelas. Seharusnya uang tersebut disetorkan ke kas daerah Pemko Tanjungpinang.

Karena DBH tersebut, merupakan pembagian hasil pungutan tarif masuk penumpang baik dalam negeri dan luar negeri sesuai Memorandum of Understanding (MoU) Nomor B.XIV-1/TPI-US.15 tahun 2011 antara PT Pelindo I cabang Tanjungpinang dan Pemko Tanjungpinang.

"Jadi kami mempertanyakan keberadaan dana tersebut. Di rekening mana?, dan berapa jumlah pastinya hingga saat ini. Mengenai hal ini, pihak Pelindo I tidak pernah terbuka dengan Pemko," katanya Selasa (9/2/2016) ditemui di kantornya.

oleh karena itu, Pemko Tanjungpinang pun melakukan upaya hukum dengan memberikan bukti berupa dokumen-dokumen dugaan penyelewengan dana tersebut kepada penyidik Polres Tanjungpinang, baru-baru ini.

Dia menilai secara yuridis tindakan yang dilakukan Pelindo 1 tersebut sudah memenuhi unsur korupsi.

"Jadi saat ini upaya kita melakukan koordinasi kepada Polres Tanjungpinang. Untuk bisa membantu dalam pengusutan dana tersebut," katanya.

Selain itu, timnya juga memberikan bukti-bukti dugaan penyelewengan tindak pidana lainnya.

Sementara itu, Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah sebelumnya, berharap dengan adanya berkas-berkas tersebut pihak kepolisian bisa melakukan penyelidikan.

Jika ditemukan ada unsur pidana, pihak penyidik hendaknya bisa mengambil langkah-langkah sesuai aturan hukum.

"Selama ini sudah cukup bersabar menghadapi Pelindo I. Apa yang sering dijanjikan tak kunjung terealisasi. Kita menuntut komitmen Pelindo I kepada pemerintah daerah, bukan untuk Lis Darmansyah," ujarnya seraya mengatakan upaya tersebut tidak main-main. (*)

Penulis: M Ikhwan
Editor: Iman Suryanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help