Pansus Rekomendasikan Empat Hal Penting ke DKN Termasuk Audit BP Batam Terkait Lahan

Tim Pansus Pengembangan Kawasan Batam (PKB) merekomendasikan empat hal kepada pemerintah pusat, khususnya Dewan Kawasan Nasional (DKN).

Pansus Rekomendasikan Empat Hal Penting ke DKN Termasuk Audit BP Batam Terkait Lahan
tribunnews batam/anne maria
Rapat internal Pansus Pengembangan Kota Batam (PKB) di Gedung Graha Kepri, Kamis (10/3/2016) pagi. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Tim Pansus Pengembangan Kawasan Batam (PKB) merekomendasikan empat hal kepada pemerintah pusat, khususnya Dewan Kawasan Nasional (DKN).

Ketua Tim Pansus, Taba Iskandar, Kamis (10/3/2016) mengatakan usulan rekomendasi tersebut didapatkan setelah pihaknya bertemu dengan stakeholder terkait seperti BP Batam, Gubernur Kepri, Pemko Batam, pengusaha dan lainnya.

Rekomendasi itupun sudah menyesuaikan dengan perkembangan terkini mengenai Batam, pasca ditandatanganinya Keppres 8 tahun 2016 tentang restrukturisasi dewan kawasan (DK) BBK, menjadi Dewan Kawasan Nasional.

"‎Keppres sudah eksis dan ketua DK sudah diganti. Tapi kami tetap memandang perlu ada pengaturan lain yang dilakukan untuk pengembangan Batam ke depan," ujar Taba.

Adapun rekomendasi yang diajukan oleh tim pansus pertama, bahwa masih perlu dibuat aturan hubungan kerja antara Pemko dengan BP Batam, agar kedua lembaga itu bisa bersinergi.

"Kita perlu mendudukan secara kelembagaan, itu bisa diatur dengan PP. Rekomendasi pertama ini masih sangat relevan kaitannya dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah," ujar Taba.

Kedua, ‎Pansus mendorong agar ada pengaturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berfungsi optimal.

"Jadi benar-benar terpadu dan satu pintu. Jangan cuma namanya saja satu pintu, nanti buat surat harus ke PTSP, tapi harus melalui tatap muka lagi dengan kepala BKPM Kota Batam. Kita ingin PTSP dan satu pintu ini benar-benar bekerja sesuai SOP," kata dia.

Kemudian ketiga, adanya kepastian hukum dalam investasi, dalam artian tidak terganggu dalam masa transisi.

"Pansus mendukung penuh untuk adanya audit di BP Batam. Audit lahan, audit kinerja semuanya," kata dia.

Serta ke empat, pansus mendorong agar Kepri menjadi daerah otonomi khusus di bidang ekonomi, dalam konteks negara kesatuan RI (konsep) ekonomi asimetris.

"Otonomi khusus itu supaya kita dalam rangka mengoptimalkan semua potensi dan penerimaan devisa negara ini bisa maksimal," ucap dia. (*)

Penulis: Anne Maria
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help