Gubernur Baru Kepri

Staf Khusus Gubernur Langsung Dikritik. "Gaji Dibayar ABPD, Harus Jelas Kemampuan Khususnya Apa"

Penunjukan 10 staf khusus oleh Gubernur Kepri HM Sani langsung dikritisi oleh para akademisi.

Staf Khusus Gubernur Langsung Dikritik.
tribunnews batam/thom limahekin
Gunernur Kepri HM Sani (tengah) gelar rapat bersama staf khusus di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (15/3/2016). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG- Penunjukan 10 staf khusus oleh Gubernur Kepri HM Sani langsung dikritisi oleh para akademisi.

Muhammad Suradji, dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik pada Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjungpinang menilai, keberadaan staf khusus dalam tata kelola pemerintahan bukan merupakan suatu kewajiban.

Para staf khusus itu bisa diadakan selagi tenaga mereka dibutuhkan.

"Karena mereka dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maka pendanaan yang dikucurkan untuk gaji mereka harus dijelaskan secara transparan. Mereka adalah staf khusus. Karena itu, khususnya seperti apa harus bisa dipertanggungjawabkan,"jelas Suradji.

Baca: Gubernur Kepri HM Sani Angkat Putri Kandungnya Reni Fitrianti jadi Staf Khusus

Sementara itu, mantan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik (Stisipol) Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Zamzami A Karim justru mempertanyakan status keberadaan staf khusus dalam tata kelola pemerintahan.

"Staf khusus itu masih ada yah?" celetuk Zamzami.

Dia kemudian mengatakan, kalau pun staf khusus itu ada, maka mereka bertugas membantu politisi yang menduduki jabatan publik.

"Para poltisi yang menduduki jabatan publik itu misalnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau kader partai yang menjadi kepala daerah baik Bupati, Wali Kota maupun Gubernur. Karena pejabat publik itu memiliki keterbatasan dalam hal-hal tertentu, maka mereka membutuhkan staf khusus untuk membantunya, baik di bidang administrasi, hukum dan lain-lain," kata Zamzami.

Bertolak dari kriteria tersebut maka menurut Zamzami, seorang staf khusus harus memiliki kemampuan khusus di bidang tertentu.

Dengan kemampuan khusus tersebut, seorang staf khusus bisa memberikan masukan atau bantuan kepada pejabat publik yang mengangkatnya.

"Nah, dalam praktiknya, staf khusus yang ditunjuk misalnya adalah mereka yang berjasa dalam pemenangan pejabat publik tersebut. Dengan itu, jabatan staf khusus adalah kesempatan bagi pejabat publik itu untuk membalas budi,"tambah Zamzami.

Kalau demikian, lanjutnya, maka ada kecenderungan bahwa staf khusus yang dipilih itu tidak memiliki kemampuan khusus dan tidak mampu bekerja apa-apa.

"Mereka hanya duduk saja dan tinggal tunggu menerima gaji. Hal ini harus dipikirkan secara matang sehingga kehadiran staf ahli tidak membebankan APBD," tegas Zamzami. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved