Penerapan Pajak Onlline di Batam Selalu Terhambat. Ini Ternyata Penyebabnya

Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mendukung penuh kebijakan Wali Kota Batam Rudi dalam mengedepankan birokrasi pelayanan yang transparan.

Penerapan Pajak Onlline di  Batam Selalu Terhambat. Ini Ternyata Penyebabnya
tribunnews batam/purwoko
Ketua DPRD Batam Nuryanto 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mendukung penuh kebijakan Wali Kota Batam Rudi dalam mengedepankan birokrasi pelayanan yang transparan.

Nuryanto menyebutkan, sejak dilantik Senin lalu, Rudi sudah menggaungkan arahan dan kebijakan yang akan diambilnya untuk perbaikan pelayanan serta menghilangkan pungutan liar yang terjadi di beberapa SKPD.

"‎Rencana wali kota dalam mengelola pemerintah kita ke depankan maunya transparan, terbuka, pungli dibasmi, dan berbasis elektronik. Kalau memang spiritnya itu, kami menyambut baik dan mendukung 100 persen. Memang sudah seharusnya Pemko Batam menciptakan pelayanan yang serba transparan," ujar Nuryanto saat bertemu dengan para wartawan di gedung DPRD, Jumat (18/3/2016) siang.

Beberapa diantaranya seperti di pelayanan perizinan, pelayanan pemungutan pajak secara online, dan lainnya.

Namun demikian, ia menyebutkan khusus untuk pemberlakuan pajak online di‎ Batam sampai saat ini masih tertunda di Pemerintah Pusat.

‎Penundaan itu, menurutnya, dilakukan karena alasan peraturan pemerintah (PP) belum keluar dan pemerinta pusat meminta untuk dapat menunda dulu penerapannya.

"Perda untuk penerapan pajak online itu sudah dibuatkan, Pansusnya sudah bekerja sejak lama. Tapi arahan dari kementerian, kita diminta menunggu PP. Sampai sekarang PP belum keluar," ujar dia lagi.

Sebelumnya, Pemko Batam sudah menganggarkan dana untuk penerapan pajak online di Batam.

Namun anggaran di tahun 2016 itu, hanya sekitar Rp 1 miliar.

Meski penerapan pajak online juga sudah disepakati Pemko dan DPRD Batam, namun penerapannya terpaksa kembali dilakukan.

Padahal Pemko dan DPRD telah merencanakan penerapan pajak online selama tiga tahun belakangan ini.

"Sebenarnya penerapan pajak online sudah dari tiga tahun lalu dianggarkan, tapi tidak berjalan. Kita siapkan pagu anggaran, tapi ternyata tidak dilaksanakan. Kalau eksekutif sungguh-sungguh, kita anggarkan dana untuk pajak online," ucap Nuryanto.(*)

Penulis: Anne Maria
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved