Soal Larangan Kapal Asing Pengangkut Ikan Bersandar di Anambas, Bupati Haris Temui KKP di Jakarta

Haris bertolak ke Jakarta Senin (21/3/2016) lalu dan melakukan pertemuan terbatas dengan Sekretaris Jenderal Kelautan Perikanan Republik Indonesia.

Soal Larangan Kapal Asing Pengangkut Ikan Bersandar di Anambas, Bupati Haris Temui KKP di Jakarta
tribunnews batam/Septyan Mulia Rohman
Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Masalah Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia terkait pemberlakuan Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Berbendera Asing (SIKPI-A) yang tidak diperbolehkan masuk ke Anambas, mulai menemukan solusi.

Pihak Kementrian berjanji akan membicarakan larangan tersebut dengan Menteri Susi setelah Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris beserta tim menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari Surat Edaran yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto per tanggal 1 Februari 2016 di Jakarta itu.

Haris bertolak ke Jakarta Senin (21/3/2016) lalu dan melakukan pertemuan terbatas dengan Sekretaris Jenderal Kelautan Perikanan Republik Indonesia, Syarif Wijaya.

"‎Pertemuan dipimpin langsung oleh Bupati, sekitar pukul empat hingga lima sore. Prinsipnya mereka menampung aspirasi yang kami sampaikan. Mereka juga berkomitmen untuk membicarakan dengan ibu Menteri Kelautan Perikanan," ujar Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Anambas, Yunizar saat dihubungi Tribun Batam, Selasa (22/3/2016) pagi.

‎Dalam pertemuan terbatas tersebut, Bupati sempat menyampaikan beberapa hal, mulai dari kondisi, potensi sampai masalah di Anambas.

Tidak hanya itu, Haris beserta tim diketahui meminta perhatian oleh pemerintah pusat terutama masalah Surat Edaran (SE) Dirjen Budidaya terbaru, menyangkut larangan kapal berbendera asing.

Ini disampaikan karena ekspor ikan ke Hongkong-Cina merupakan mata rantai kehidupan nelayan di Anambas, mulai nelayan yang menangkap bibit di alam, pengumpul, kemudian nelayan bagan yang menjual hasil tangkapan ikan rucah (ikan-ikan potong kecil,red) untuk pakan ikan Budidaya.

Selanjutnya setelah besar dijual yang bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak mereka.

"Dalam pertemuan itu, Bupati sempat meminta solusi jangka pendek untuk mengatasi keluhan masyarakat nelayan. Namun, KKP belum punya formula dan akan mempertimbangkan untuk antisipasi jangka pendek ini," ungkapnya.

Dalam Surat Edaran Menteri dengan nomor 721/DPB/PB.510.S4/II/2016 itu menyebutkan terdapat beberapa poin salahsatunya menghentikan operasional bagi kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan berbendera asing (SIKPI-A) dengan beberapa ketentuan.

Halaman
12
Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help