Gubernur Baru Kepri

Tiga Aktivis LSM Gugat Gubernur Kepri Terkait Pengangkatan 10 Staf Khusus

"Pengangkatan 10 Staf Khusus menyimpang dari aturan UU No.23 tahun 2004, PP No. 41 tahun 2007 dan Permendagri No.57 tahun 2007,"kata Yusril Koto.

Tiga Aktivis LSM Gugat Gubernur Kepri Terkait Pengangkatan 10 Staf Khusus
tribunnews batam/zabur
Yusril Koto dari LSM Barelang, Ahadi Hutasohit dari LSM Forum Rakyat Marginal dan Fahri Agusta dari Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik, langsung di terima Muhammad Irwan, Panitera PTUN Tanjungpinang, Kamis (24/3/2016). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Tiga LSM masing-masing LSM Barelang, Forum Rakyat Marginal dan Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik, mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Sekupang, Kamis (24/3/2016).

Kedatangan tiga LSM itu untuk mendaftarkan gugatan terhadap pengangkatan 10 staf khusus Gubernur Kepri beberapa waktu lalu.

Pengangkat staf khusus itu dinilai tidak transparan.

Yusril Koto dari LSM Barelang, Ahadi Hutasohit dari LSM Forum Rakyat Marginal dan Fahri Agusta dari Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik, langsung di terima Muhammad Irwan, Panitera PTUN Tanjungpinang.

Ketiga aktivis LSM itu pun diajak ke ruangan Muhammad Irwan sebelum mendaftarkan.

Gugatan tiga LSM itu belum bisa diterima, karena masih ada yang harus dilengkapi dalam surat gugatan tersebut.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Panitera PTUN Tanjungpinang, tiga orang dari LSM itu akan kembali lagi Senin (28/3/2016) mendatang untuk mendaftarkan gugatan tersebut.

"Kita akan datang kembali Senin untuk mendaftarkan gugatan terkait pengangkatan staf khusus Gubernur Kepri," kata Yusril Koto.

Dia mengatakan pihak panitera PTUN Tanjungpinang menyarankan untuk melengkapi materi gugatan yang mau didaftarkan.

"Materinya tidak diubah, hanya ada penambahan saja dalam gugatan itu," katanya.

Menurutnya, dasar gugatan mengacu pada UU nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas KKN.

Dia menambahkan, warga Kepri dirugikan dan tidak diberi kesempatan sama dengan pengangkatan 10 Staf Khusus itu dan sarat Kolusi dan Nepotisme.

"Pengangkatan 10 Staf Khusus menyimpang dari aturan UU No.23 tahun 2004, Peratutan Pemerintah No. 41 tahun 2007 dan Permendagri No.57 tahun 2007. UU No.28 tahun 1999," ujarnya. (*)

Penulis: Zabur Anjasfianto
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved