Anggota DPRD Batam: "Penggusuran PKL Bukan Solusi karena Mereka Harus Nafkahi Keluarga"

Kawasan trotoar Panbil dan Batamindo, Mukakuning, yang beberapa waktu lalu sudah dibersihkan kini ramai lagi dengan aktivitas PKL.

Anggota DPRD Batam:
tribunnews batam/ian pertanian
Kios-kios liar yang banyak dibangun di pinggir jalan dan trotoar di depan Kawasan Batamindo dan Panil Mall, Mukakuning, kini sudah ratah dengan tanah, Rabu (16/3/2016). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Penggusuran pedagang kaki lima (PKL‎) yang dilakukan Pemko Batam lewat Satpol PP terus dilakukan.

Sayangnya, kawasan trotoar Panbil dan Batamindo, Mukakuning, yang beberapa waktu lalu sudah dibersihkan kini ramai lagi dengan aktivitas PKL.

Menurut anggota Komisi I DPRD Batam, Harmidi Umar Husen, hal itu karena PKL membutuhkan kepastian akan nasib mereka.

Para PKL siap untuk dibina dan dipindahkan, namun bukan "dibinasakan".

Harmidi pun menegaskan terkait kebijakan penertiban yang digembor-gemborkan Wali Kota Batam, Rudi beberapa hari terakhir itu harus disejalankan dengan pemberian jalan keluar.

"Sebagaimana perintah Peppres nomor 125 tahun 2012, dan Kemendagri nomor 41 tahun 2012 pemerintah wajib melakukan pembinaan PKL, bukan malah dibinasakan," ujar Harmidi.‎

Menurut legislator Partai Gerindra itu, selama ini keberadaan PKL memang selalu dipersepsikan negatif, mengganggu ketertiban dan melanggar undang-undang area berdagang di bufferzone.

Sehingga keberadaannya, sering dipandang sebelah mata dan tidak diperhitungkan oleh Pemko Batam maupun masyarakat sendiri.

"Sebagai pemimpin yang sudah dipilih rakyat, sepatutnya pak Rudi memperhatikan nasib PKL di Batam ke depannya," kata Harmidi.

Padahal, ia berpendapat keberadaan PKL justru menjadi solusi dalam penyediaan barang dengan harga yang lebih murah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah serta membantu mengurangi pengangguran.

"Mayoritas PKL ini pedagang yang ulet, yang teruji berjuang untuk menghidupi keluarganya. Saya yakin PKL bukan menjadi pilihan, tapi karena keterbatasan pendidikan. Makanya saya tidak setuju PKL ditertibkan, tapi harus dibina," tutur dia.‎

Menurut dia ada tiga faktor keberadaan PKL bisa digusur. Pertama, negara membutuhkan lahan.

Kedua, pihak developer yang berdampingan tidak menyetujui adanya PKL.

Ketiga, Jika RT, RW dan masyarakat setempat tidak menyetujui keberadaan PKL karena dianggap mengganggu kenyamanan.

"Kalau negara butuh lahan, misalnya untuk pelebaran jalan dan bangun drainase. Kalau tiga hal di atas tidak ada, maka pemerintah harusnya mencarikan sulosi," ucap dia. (*)

Penulis: Anne Maria
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved