Siswi SMA Di Batam Hilang

JPU Tidak Terima Dianggap tak Cermat Membuat Dakwaan oleh PH Wardiaman

"Dakwaan disusun dengan cermat dangan lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP,"kata JU Wawan Setiawan membacakan jawaban atas eksepsi

JPU Tidak Terima Dianggap tak Cermat Membuat Dakwaan oleh PH Wardiaman
tribunnews batam/zabur
Wardiaman Zebua (WZ) saat mengikuti sidang beragenda eksepsi dari penasihat hukumnya di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (29/3/2016). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM,BATAM- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wawan Setiawan menyatakan dakwaan terhadap terdakwa Wardiaman Zebua atas perkara pembunuhan Dian Milenia Trisna Afiefa alias Nia sudah tepat dan disusun dengan cermat.

Sehinggai dakwaan yang dianggap tim Penasihat Hukum (PH) dari terdakwa Wardiaman Zebua tidak cermat,  dianggap keliru.

"Dakwaan disusun dengan cermat dangan lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP," kata JU Wawan Setiawan membacakan jawaban atas eksepsi PH terdakwa, Kamis (31/3/2016).

Dalam jawaban eksepsi tersebut, Wawan menyatakan empat poin penting yang juga dianggap penting untuk dijawab.

Pertama dalam eksepsi PH, bahwa terdakwa tidak cukup bukti untuk ditetapkan sebagai terdakwa, karena tidak satupun bukti yang mendukung.

"Namun hal ini tidaklah dapat dijadikan dasar, karena seluruh pembuktian akan dibuktikan dalam persidangan lanjutan," ujarnya. ‎

Kemudian kedua dakwaan JPU di anggap kabur atau Obscuur Libel, karena isi uraian atau delik pada dakwaan primer sama dengan isi dakwaan subsider.

Alasan atau keberatan ini juga sangat tidak dapat diterima, karena PH terdakwa dinyatakan kurang teliti dalam membacakan dakwaan.

"‎Sudah sangat jelas isi uraian delik antara dakwaan kesatu pertama primer dengan subsider terdapat perbedaan. Jadi, alasan keberatan tersebut haruslah ditolak,"kata JPU Wawan.

Seterusnya, ketiga dakwaan JPU dianggap kabur, karena menerapkan Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP yang tidak menguraikan unsur barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan unsur pembunuhan direncanakan dan secara cermat jelas dan lengkap.

Selanjutnya keempat, dakwaan JPU dianggap kabur, karena mengancam terdakwa dengan Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak‎.

"Seluruh alasan atau keberatan yang disampaikan PH terdakwa dalam eksepsinya, tepatnya dalam poin 3 dan 4 dinyatakan sudah memasuki pokok perkara, jadi jelas harus ditolak," ujarnya.

Atas dasar itulah, JPU meminta kepada Majelis Hakim yang dipimpin Zulkifli, SH dengan didampingi dua Iman Budi Putra Noor dan Hera Polosia Ritonga, menolak semua keberatan atau eksepsi terdakwa atau PH terdakwa, karena sudah memasuki pokok perkara.

Kemudian menyatakan surat dakwaan JPU Nomor Reg.Perk.PDM-88/TPUL/BATAM/02/2016 tanggal 26 Februari 2016 adalah sah dan memenuhi syarat, seperti yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Seterusnya melanjutkan dan memeriksa perkara terdakwa, dengan surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan sebagai dasar dalam perkara ini.

Setelah dibacakannya jawaban tersebut, Majelis Hakim kembali menunda persidangan dan menggelarnya Senin (5/4/2016) mendatang, untuk membacakan putusan sela oleh Majelis Hakim, di PN Batam.‎ (*)

Penulis: Zabur Anjasfianto
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved