Kepala Daerah Batam Ikuti Raker Pemerintah di Jakarta

"Dalam Raker tersebut, dihadiri 269 kepala daerah yang terpilih dalam pilkada serentak tahun 2015"

Kepala Daerah Batam Ikuti Raker Pemerintah di Jakarta
Istimewa
Wali Kota Batam Rudi bersama Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat bertemu dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Jumat(8/5/2016) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali kota Batam, H M Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menghadiri Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2016 dengan Gubernur seluruh Indonesia serta wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota hasil pilkada serentak, di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/4/2016).

Menurut Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Ardiwinata dalam rilis yang diterima Tribun, agenda Raker tersebut adalah pengarahan dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rangka menyinergikan antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah.

"Dalam Raker tersebut, dihadiri 269 kepala daerah yang terpilih dalam pilkada serentak tahun 2015",imbuhnya.

Dalam sambutannya, Wapres Jusuf Kalla (JK) mengatakan nilai APBN dan APBD terus meningkat setiap tahunnya, namun pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan.

"Artinya dana di belanjakan tidak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi lebih untuk belanja operasional," katanya.

JK menambahkan, pengalaman tersebut ditemuinya pada saat berkunjung ke daerah kabupaten terpencil. Di daerah tersebut, anggaran operasional sangat besar sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam amanatnya meminta agar dana APBD digunakan untuk kegiatan produktif sehingga berdampak positif kepada perekonomian daerah.

"Anggaran sudah naik empat kali tapi kapasitas produksi tidak naik, ini karena seperti disampaikan Wapres, dana habis untuk belanja operasional, belanja rutin, belanja barang, habis di situ," jelas Presiden Jokowi.

Ke depan, Presiden meminta agar belanja-belanja operasional seperti dana perjalanan dinas, biaya rapat dan seminar dikurangi, sedangkan belanja barang yang tidak prioritas agar dihapus.

Sementara, belanja modal yang tidak perlu seperti kendaraan dinas agar ditundas.

Halaman
12
Penulis: Iman Suryanto
Editor: Iman Suryanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help