Tidak Setuju dengan Cara Pemko Batam Tertibkan PKL, Aggota DPRD Ini Usulkan Pembuatan Perda PKL

Erizal akan mengusulkan adanya Perda PKL, sehubungan dengan yang tertuang dalam Perpres 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan.

Tidak Setuju dengan Cara Pemko Batam Tertibkan PKL, Aggota DPRD Ini Usulkan Pembuatan Perda PKL
tribunnews batam/anne maria
Ketua Fraksi Pembangunan Keadilan DPRD Kota Batam, Erizal. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM‎, BATAM- Penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang dilaksanakan tim terpadu, Kamis (21/4/2016) mendapat pro kontra dari berbagai pihak.

Satu diantaranya diungkapkan Ketua Fraksi Pembangunan Keadilan DPRD Kota Batam, Erizal.

Ia menyayangkan penertiban tanpa ada solusi dari Pemko Batam.

Erizal mengaku setuju dengan penertiban PKL, namun harusnya disertai dengan jalan keluar agar para pedagang tersebut tidak mati usahanya.

Menurut dia, PKL merupakan aset pemerintah juga yang bisa diberdayakan.

Sebab itu, Erizal pun akan mengusulkan adanya Perda PKL, sehubungan dengan yang tertuang dalam Perpres 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan kaki lima.

"Prolegda memang selalu disusun awal tahun, tapi kalau sifatnya mendesak bukan tidak mungkin usulan ranperda ini dimasukan,"katanya, Jumat (22/4/2016).

Dia mengaku, suda ada anggaran untuk menyusun naskah akademiknya.

"Biar bagaimanapun PKL ini aset, bayangkan jika setiap pungli yang dibebankan ke mereka itu bisa dijadikan retribusi yang sah, berapa banyak penambahan pendapatan kita," ujar dia.

Erizal mengatakan Pemko Batam tidak bisa menutup mata, bahwa selama ini, selain mampu menghidupi keluarganya, PKL juga memberikan kontribusi lain. Sayangnya, kontribusi tersebut belum diatur secara resmi.

"Mulai dari pungutan sampah, pungutan keamanan, ada semua. Bayangkan kalau satu PKL sehari memberikan retribusi Rp 5.000, berapa banyak penambahan pendapatan pemko. Apalagi di situasi sekarang, pengusaha menengah ke atas saja mengalami penurunan omset. Justru yang kecil-kecil begini yang bertahan," tutur dia.

Dengan Perda tersebut, selain memberikan keuntungan bagi pemerintah, ia berharap keberadaan PKL juga bisa diterima dan diatur keberadaannya, sekaligus diberikan fasilitas.

"Di pasal 2 perpres 125 itu disebutkan, pemerintah bersama pemda berkoordinasi melakukan penataan dan berdayakan PKL. Bisa berupa pemberian tempat berusaha, kemudian peremajaan tempat PKL dan banyak lagi," ucap dia.(*)

Penulis: Anne Maria
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help