Dugaan Korupsi Alkes RSUD Batam

Pemko Batam Tidak akan Beri Bantuan Hukum untuk Direktur RSUD Fadillah Malarangan

"Alkes itukan kasus korupsi, kasus korupsi itukan melawan negara. Jadi tidak mungkin kita memberikan bantuan untuk melawan negara,"kata Ardiwinata.

Pemko Batam Tidak akan Beri Bantuan Hukum untuk Direktur RSUD Fadillah Malarangan
tribunnews batam/ian pertanian
Direktur RSUD Embung Fatimah Batam drg Fadillah Ratna Dewi Malarangan (tengah) yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi alat-alat kesehatan, tiba di Rutan Barelang, Selasa (10/4/2016) sore, 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Pemko Batam tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Direktur RSUD Embung Fatimah, Fadillah Ratna Dewi Malarangan, yang menjadi tersangka kasus korupsi alat kesehatan (Alkes).

Hal itu diungkapkan Kabag Humas Pemko Batam Ardiwinata.

Ia mengatakan, tidak ada dasar atau ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada Direktur RSUD Embung Fatimah tersebut.

"Alkes itukan kasus korupsi, kasus korupsi itukan melawan negara. Jadi tidak mungkin kita memberikan bantuan untuk melawan negara. Belum ada dasar untuk memberikan bantuan hukum,"kata Ardiwinata.

Namun demikian, Pemko Batam tetap memberikan pendampingan seandainya yang bersangkutan ingin melakukan konsultasi.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan hukum, pihaknya juga siap memberikan keterangan.

"Kalau diminta keterangan kita siap, kita menghormati‎ proses hukum yang berlaku,"ucap dia.

Sedangkan untuk status kepegawaian Fadillah masih tetap sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sampai ada keputusan inkrah. (*)

Penulis: Anne Maria
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved