Defisit Anggaran Makin Membengkak. Hanya Ini yang Bisa Dilakukan Pemprov Kepri

Pemerintah Provinsi dan DPRD Kepri berupaya keras menutupi defisit anggaran yang kian membengkak

Defisit Anggaran Makin Membengkak. Hanya Ini yang Bisa Dilakukan Pemprov Kepri
Istimewa
Ilustrasi defisit anggaran 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi dan DPRD Kepri berupaya keras menutupi defisit anggaran yang kian membengkak.

Ketua Pansus LPP APBD, Sarafuddin Aluan mengatakan beban defisit ini diperkirakan semakin berat karena sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2015 tidak bisa digunakan.

Untuk diketahui, Silpa anggaran berdasarkan audit BPK tahun 2015 tercatat sebesar Rp32 miliar.

Dana tersebut terdiri dari tiga komponen antara lain dana BOS, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah.

“Dari konsultasi kami dengan BAKD, Silpa secara keseluruhan tidak bisa diperhitungkan sebagai penerimaan lain-lain pada APBD tahun 2016 sesuai dengan ketentuan yang ada. Singkatnya, silpa kita nol,” kata Sarafuddin di kantor BAKD, Kemendagri, Selasa (19/7/2016).

Kondisi serba salah ini membuat Pemprov Kepri harus bijak menutupi defisit anggarannya.

Salah satunya dengan melakukan rasionalisasi anggaran dimasing-masing SKPD.

“Dengan kondisi pendapatan yang cenderung menurun, maka kita harus berpikir bersama-sama untuk melakukan penyehatan APBD 2017. Kalau tidak, kondisi ini akan terus berlangsung terus sampai 2018 nanti,” katanya.

Aluan juga menyinggung soal hutang Pemprov Kepri sebesar Rp 128 miliar kepada pihak ketiga.

Menurut Dia, Kemendagri memberikan lampu hijau kepada pemprov untuk membayarkannya.

“Berdasarkan Permendagri 52 tahun 2015, dibolehkan,” kata Aluan.(*)

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Rabu, 20 Juli 2016

Penulis: Thom Limahekin
Editor: nandarson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help