Giliran DPRD Termangu, Gubernur Mangkir Paripurna

Kami tidak tahu kenapa Gubernur Kepri tidak hadir karena tidak ada pemberitahuan sama sekali. Padahal paripurna ini sudah diagendakan sebelumnya

Giliran DPRD Termangu, Gubernur Mangkir Paripurna
Istimewa
Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara di Mapolda Kepri 

BATAM.TRIBUNNEWS, TANJUNGPINANG - Segenap anggota DPRD Kepri kecewa. Sidang paripurna yang mengagendakan jawaban Gubernur Kepri Nurdin Basirun terkait jawaban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Senin (25/7), terpaksa ditunda. 

Pasalnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang mesti hadir dalam sidang paripurna itu tak hadir tanpa pemberitahuan yang jelas. Kabarnya, Nurdin mengikuti halal-bihalal di Jakarta. Alhasil, sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak itu akhirnya ditutup, karena setelah ditunggu sekitar dua jam, Gubernur Nurdin Basirun tidak juga hadir.

Anggota DPRD Kepri dari Fraksi Kebangkitan Nasional Alex Guspeneldi mengatakan, ketidakhadiran Gubernur Nurdin Basirun dalam paripurna kemarin berdampak semakin molornya pengesahan Rancangan Perda RPJMD tersebut. Hal ini karena draf RPJMD yang diajukan sebelumnya ditolak oleh sebagian besar fraksi di DPRD. 

"Kami tidak tahu kenapa Gubernur Kepri tidak hadir karena tidak ada pemberitahuan sama sekali. Padahal paripurna ini sudah diagendakan sebelumnya," kata Alex ketika dikonfirmasi, Senin (25/7) sore.

Informasi yang diperoleh, Gubernur Nurdin Basirun sedang berada di Jakarta karena pada Minggu sore kemarin, mengikuti halal bihalal dengan masyarakat Kepri di Jakarta.

Alex mengatakan, berbeda dengan paripurna lainnya, rapat RPJMD ini harus dihadiri oleh gubernur sendiri dan tidak bisa diwakilkan oleh Sekda atau pejabat lainnya. Sebab, RPJMD adalah penjabaran dari visi-misi Gubernur sendiri dalam Pilkada lalu.

Asal tahu saja, pada peripurna sebelumnya, hampir seluruh fraksi di DPRD Kepri menolak draf RPJMD yang diajukan oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun dengan berbagai alasan. Namun, pada intinya, RPJMD tersebut banyak yang tidak sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kepri 20 tahun, RPJM Nasional serta visi-misi pasangan Sani-Nurdin sendiri.

Dari delapan fraksi DPRD yang memberikan pandangan, hanya Fraksi Demokrat yang menyatakan menerima, namun dengan sejumlah catatan untuk diperbaiki. Gubernur Nurdin hanya termangu oleh penolakan fraksi-fraksi tersebut.

Nah, kini, giliran DPRD yang hanya termangu karena orang yang diharapkan datang untuk memperbaiki draf RPJMD, ternyata tidak hadir di Dompak. 

Penulis: Alfian Zainal
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved