Nurdin Tak Hadir Sidang Paripurna DPRD Kepri, Ini Dampaknya bagi Kepri

Sukhri Fahrial menilai bahwa ketidakhadiran Gubernur Kepri merupakan sebuah pelecehan terhadap lembaga DPRD.

Nurdin Tak Hadir Sidang Paripurna DPRD Kepri, Ini Dampaknya bagi Kepri
Humas DPRD Kepri
Suasana sidang paripurna DPRD Kepri dengan agenda membahas RPJMD Gubernur Kepri, Senin (25/7). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Ungkapan kekecewaan anggota DPRD Kepri mewarnai batalnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Senin (25/7). Agenda tersebut batal karena Gubernur Kepri Nurdin Basirun mangkir tanpa alasan yang jelas.

Padahal, sidang paripurna itu mendengarkan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditolak hampir seluruh fraksi sepekan sebelumnya.

Sejumlah anggota DPRD Kepri meminta waktu mengajukan interupsi kepada Ketua DPRD Jumaga Nadeak yang memimpin sidang paripurna. Mereka menyampaikan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran gubernur tanpa alasan yang jelas tersebut.

Seperti yang disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat Plus Onward Siahaan. Menurutnya, Pemprov Kepri akan membayar mahal kelalaian Gubernur dalam menyusun RPJMD Provinsi Kepri. Karena dokumen RPJMD inilah yang menjadi acuan pemerintah dan DPRD menyusun anggaran dan kegiatan pembangunan lima tahun ke depan. 

"Sebagai sekretaris Fraksi Demokrat Plus, Saya prihatin dengan kelalaian besar Pemprov Kepri ini. Akibat kelalaian ini, pembangunan di Kepri terancam tidak berjalan. Artinya, hal ini mengorbankan masyarakat banyak," kata Onward kecewa.

Bahkan komentar pedas diutarakan Fraksi Kebangkitan Nasional. Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa Sirajudin Nur menilai RPJMD yang menjabarkan visi misi Gubernur 80 persennya cacat. Ia menilai Gubernur Nurdin Basirun seperti tidak serius dalam menyusunnya.

"Visi misi dan dokumen yang disampaikan Gubernur dalam paripurna yang lalu tidak nyambung. Tidak pas. Harus direvisi total," tegas Sirajudin.

Senada dengan Sirajudin, Anggota fraksi PKS-PPP Abdulrahman menilai bahwa dokumen yang disampaikan pemerintah tidak nyambung. Hal ini diduga karena pemerintah, dalam hal ini Gubernur, tidak memahami tugasnya. "RPJMD ini personifikasi dari visi-misi Gubernur terpilih. Maka dari itu, seharusnya Gubernur serius mengerjakannya," kata Abdulrahman.

Abdulrahman juga meminta Gubernur Nurdin Basirun memperbaiki pola komunikasi dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Sebab, ketidakhadiran gubernur tanpa alasan yang jelas, menunjukkan bahwa Gubernur Nurdin kurang menghargai DPRD.

Komentar lain datang dari Fraksi Hati Nurani Bangsa. Anggota fraksinya, Sukhri Fahrial menilai bahwa ketidakhadiran Gubernur merupakan sebuah pelecehan terhadap lembaga DPRD. Padahal, katanya, DPRD serius membahas RPJMD dengan pemerintah.

Halaman
12
Penulis: M Ikhwan
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help