Nurdin Tunjuk Wakil ke DPRD, Eh, Pejabatnya pun Tak Muncul

Kita harus maklumi. Gubernur ini tipenya orang lapangan. Dia sering keluar. Mungkin kemarin Beliau ada urusan keluar daerah dan menunjuk wakilnya

Nurdin Tunjuk Wakil ke DPRD, Eh, Pejabatnya pun Tak Muncul
Istimewa
Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyerahkan mobil operasional kepada Pemko Batam. Mobil yang diserahkan itu antara lain dua mobil tangki air, dua truk sampah dan tiga mobil jenazah. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Gagalnya sidang paripurna DPRD Provinsi Kepri dengan agenda jawaban atas pandangan fraksi-fraksi terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ditanggapi oleh anggota Komisi III DPRD Kepri Sahmadin Sinaga.

Sahmadin mengatakan, ketidakhadiran Gubernur Nurdin Basirun menyampaikan tanggapan terkait RPJMD itu, Senin (25/7/2016) lalu, sebenarnya ada pejabat yang ditunjuk untuk menggantikannya. Hanya saja, orang yang ditugaskan Gubernur Kepri Nurdin Basirun juga tidak sempat hadir dalam sidang paripurna DPRD itu.

Sahmuddin juga menjelaskan, masing-masing fraksi sebenarnya sudah duduk bersama dengan pihak Pemprov Kepri di Graha Kepri, Batam, membahas RPJMD. Dari situlah adanya kesepakatan terkait pejabat yang ditunjuk mewakili Gubernur. Karena itu, kata Sahmudin, tidak tepat jika dikatakan Gubernur tidak serius dalam membahas RPJMD ini.

"Kita harus maklumi. Gubernur ini tipenya orang lapangan. Dia sering keluar. Mungkin kemarin Beliau ada urusan keluar daerah dan menunjuk wakilnya. Namun pejabat yang mewakili ini juga tidak hadir," sebut Sahmadin. Nasmun Sahmudin tidak menjelaskan siapa pejabat pengganti tersebut.

Sahmudin mengatakan, program Gubernur selama lima tahun ke depan itu sangatlah banyak. Banyak yang harus dirancang oleh pemerintah. Kemarin seharunya Sekda yang hadir. Namun karena Sekda juga punya acara sendiri, dia juga tidak bisa hadir. "Makanya kemarin itu banyak yang protes," tambahnya.

Ia berkomentar seperti ini berharap agar masyarakat tidak memandang kalau Gubernur Kepri tidak berpihak kepada rakyat sehingga menunda pembahasan RPJMD. "Jangan sampai masyarakat berfikiran lain. Nggak mungkin ditahan pembahasan ini, Kalau ditahan, yang rugikan provinsi juga," sebutnya.

Sahmudin menambahkan, Gubernur harus merancang ulang agenda paripurna dengan pihak DPRD. Begitu juga pihak DPRD harus membuka diri agar ini tidak terjadi lagi hal seperti ini. "Legislatif dan eksekutif itu harus bersatu, bersama-sama membangun negri," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah RPJMD mendapat penolakan dari hampir seluruh fraksi di DPRD Kepri karena dinilai banyak yang tidak sinkron dengan visi-misi gubernur terpilih (HM Sani-Nurdin Basirun), Senin kemarin sejatinya Gubernur Nursin Basirun menyampaikan perbaikan rancangan RPJMD tersebut.

Namun, setelah sidang paripurna dibuka hingga ditutup dua jam kemudian, Gubernur Nurdin tidak datang. Hal ini menimbulkan kekecewaan anggota DPRD. Padahal, RPJMD ini harus rampung dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah paling lambat 12 Agustus 2016, sesuai aturan yang ditetapkan dalam Permendagri.

Penulis: Eko Setiawan
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help