Pusat Dinilai Lamban Sikapi Menara BTS Asing di Anambas

Kenyataannya, hingga kini, perusahaan belum juga melengkapi kelengkapan dokumen tersebut.

Pusat Dinilai Lamban Sikapi Menara BTS Asing di Anambas
tribunnews batam/m ikhwan
Foto ilustrasi BTS. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Pemerintah pusat dinilai lamban mengambil sikap terkait keberadaan menara base transceiver station (BTS) milik perusahaan telekomunikasi asing asal Malaysia, Sacofa SDN BHD, di Anambas.

Beberapa pertemuan yang melibatkan Pemerintah daerah, instansi vertikal hingga pada tingkat kementrian di Jakarta pada tanggal 7 April 2015 lalu, belum ada langkah nyata terkait hal ini.

Seperti diketahui dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan Kabupaten Natuna dan Kabupaten KepulauanAnambas, ada dua opsi untuk Sacofa SDN BHD.

Pertama, mereka diberikan waktu untuk melakukan pengurusan izin selama enam bulan. Serta langkah tegas berupa pembongkaran menara BTS tersebut bila jangka waktu yang diberikan telah berakhir. Kenyataannya, hingga kini, perusahaan belum juga melengkapi kelengkapan dokumen tersebut.

"Dalam pertemuan kemarin, disepakati seperti itu. Ada opsi," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kepulauan Anambas, Ody Karyadi kepada sejumlah awak media Rabu (27/7/2016).

Pihaknya pun, telah beberapa kali menanyakan perihal perkembangan terkait keberadaan BTS di Anambas tersebut kepada Diektorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Dari komunikasi yang dilakukan sekitar empat hari lalu itu, diketahui pihaknya baru selesai rapat dengan Menkopolhukam terkait hal ini.

"Kami pun sudah pernah mengirimkan surat kepada Kemenkominfo untuk menanyakan tindaklanjut mengenai hasil pertemuan tersebut pada Rabu (20/7) kemarin," ungkapnya.

Polemik keberadaan base station Sacofa SDN BHD di Anambas telah melalui serangkaian proses panjang. Kementrian Komunikasi dan Informatika puntelah mengeluarkan pencabutan hak labuh (landing right). Dalam surat bernomor : B-68/KOMINFO/DJJPI/01/2014 menetapkan dan menyatakan hak labuh tidak berlaku nomor 298/DJPPI/Kominfo/5/2011 tanggal 30 Mei 2011.

Landing right yang sebelumnya diberikan kepada PT. Trans Hybrid Communication selaku penyelenggara jasa interkoneksi internet (Network Access Point/NAP). Hal ini berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika nomor 345/Dirjen/2006 tentang izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet (Network Access Point/NAP) dalam rangka kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi asing Sacofa SDN BHD.

Meski hal labuh tersebut telah dicabut per tanggal 23 Januari 2014, namun beberapa ketentuan berupa sarana transmisi Internasional sistem komunikasi kabel laut yang digunakan dalam rangka kerjasama tersebut, yang merupakan aset Sacofa Sdn. Bhd tidak lagi mempunyai hak untuk berlabuh dan memiliki landing point di wilayah Negara Republik Indonesia.

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved