DPRD Minta Pemprov Lebih Piawai Kelola Anggaran Defisit

Dengan kondisi defisit, pemerintah harus mampu mengontrol anggaran dan mencarikan solusi mengatasinya,

DPRD Minta Pemprov Lebih Piawai Kelola Anggaran Defisit
dok tribun
Gedung DPRD Kepri 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri mengesahkan Perda Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD 2015 lewat keputusan DPRD Nomor 19 Tahun 2016 setelah seluruh fraksi sepakat dengan laporan akhir Pansus dalam sidang paripurna, Kamis (4/8/2016).

Ketua Pansus LPP APBD, Sarafudin Aluan dalam laporannya mengatakan ke depan Pemerintah Provinsi Kepri piawai menggunakan anggarannya. "Dengan kondisi defisit, pemerintah harus mampu mengontrol anggaran dan mencarikan solusi mengatasinya," kata Aluan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan laporan akhir pansus ini merupakan salah satu tolok ukur transparansi pengelolaan keuangan daerah. Setiap penggunaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar sesuai dengan akuntansi pemerintahan.

Tak hanya itu, beberapa catatan yang diberikan dewan, dapat dijadikan pedoman agar tidak terulang kedepannya. "Kami ingin setiap catatan dapat dipelajari, agar tidak terjadi kesalahan berulang kedepannya," pinta Jumaga.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam pidatonya berterima kasih atas masukan yang diberikan DPRD. Ia yakin, pemerintahan yang dipimpinnya membutuhkan koreksi dan masukan dari semua pihak, utamanya dari DPRD. (*)

Penulis: M Ikhwan
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help