Kami Tak Bermaksud Mempermalukan Kepala Daerah, Kata Sri Mulyani

Menurut Sri, penyampaian daerah yang rendah serapan anggarannya bertujuan memotivasi kepala daerah terebut

Kami Tak Bermaksud Mempermalukan Kepala Daerah, Kata Sri Mulyani
Harian Warta Kota/henry lopulalan
Presiden Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri), Menko Polhukam Wiranto (kiri), Menkeu Sri Mulyani ( kanan) bersiap memberikan arahan tentang program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/7). Presiden Joko Widodo meminta kepada pejabat Eselon I, II dan III Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan untuk pro aktif, serius dan siap melayani para wajib pajak yang akan mengikuti program pengampunan pajak. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasannya meminta Presiden Joko Widodo blakblakan soal serapan anggaran daerah.

Ia menekankan, hal itu dilakukan tidak untuk mempermalukan kepala daerah.

Menurut Sri, penyampaian daerah yang rendah serapan anggarannya bertujuan memotivasi kepala daerah terebut.

"Ini tujuannya tidak untuk mempermalukan atau menyudutkan (kepala daerah), tapi betul-betul agar uang yang disalurkan itu dapat digunakan setepat mungkin, khususnya bagi masyarakat miskin supaya mereka bisa mendapat manfaat," kata Sri Mulyani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Sri Mulyani menjelaskan, saat ini ada daerah yang sektor swastanya sudah maju sehingga perekonomian dapat bergerak tanpa harus tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun, ada juga daerah yang sektor swastanya minim, sehingga perekonomian di daerah itu sangat bergantung pada APBD yang sudah dibelanjakan.

Sri juga berharap para kepala daerah yang masih menyimpan APBD dalam jumlah besar di bank untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat apabila mengalami kesulitan.

"Kalau ada kendala sampaikan, apa kendalanya, apa yang bisa kami bantu," ujar dia.

Sebelumnya, Jokowi blak-blakan merinci ada sepuluh pemerintah provinsi yang paling malas karena dana yang mengendap di bank daerah cukup besar.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat mengikuti rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah di sebuah Hotel di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Kesepuluh pemerintah provinsi tersebut, yaitu: DKI Jakarta (Rp 13,9 triliun), Jawa Barat (Rp 8,034 triliun), Jawa Timur (Rp 3,9 triliun), Riau (2,86 triliun), Papua (Rp 2,59 triliun), Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun), Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun), Banten (Rp 1,52 triliun), Bali (Rp 1,4 triliun), dan Aceh (Rp 1,4 triliun).

Jokowi juga mengungkapkan kabupaten dan kota yang memiliki serapan anggaran terendah hingga angka inflasi yang tinggi.

Jokowi mengaku diberi saran oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka semua data itu.

"Kalau sudah blakblakan gini gimana rasanya? Saya sudah dibisiki Menkeu, 'Pak diungkap saja, Pak'. Ya diungkap," kata Jokowi.(*)

Editor: nandrson
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved