Kejati Kepri Jamin Kesalahan Administrasi Anggaran Tidak Dipidana

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri Andar Perdana Widianto menjamin kesalahan administrasi dan dikresi tidak akan dipidanakan

Kejati Kepri Jamin Kesalahan Administrasi Anggaran Tidak Dipidana
istimewa/websitekejaksaantinggi kepri
Andar Perdana Widiastono 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri Andar Perdana Widianto menjamin kesalahan administrasi dan dikresi tidak akan dipidanakan.

Oleh karena itu dia meminta kepada kepala daerah dan kepala SKPD di Kepri tidak ragu-ragu dalam merealisasikan anggaran. Selain itu juga jangan sungkan untuk melakukan konsultasi dengan kejaksaan dalam hal pelaksanaan pembangunan.

Pada acara yang diihadiri gubernur dan bupati dan walikota se Kepri itu dia menjelaskan memang ada tiga tugas utama jaksa, yakni sebagai penuntut umum, sebagi pengacara negara dan penyidik tindak pidana korupsi.

Namun dengan adanya intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 2016 kejakasaan diberi amanah langsung oleh Presiden sebagai Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4).

"Mengamati intruksi Presiden ini, sepertinya kepala SKPD di daerah merasa ketakutan dengan aparat penegak hukum. Dengan pertemuan ini apa yang menjadi intruksi Presiden, Kejati kepri siap melaksanakan, dan akan menjamin tidak ada diskresi yang dipidanakan dan tidak ada kesalahan adminstrasi yang dipidanakan," katanya saat menyampikan arahan pada acara Evaluasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan APBN di Provinsi Kepri yang digelar di Hotel CK Tanjungpinang, Selasa (9/8/2016).

Karena menurutnya, jika pun ada kesalahan masih ada waktu sekitar 60 hari bagi BPK untuk penyelamatan keuangan negara.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral (Kanwil Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Didik Choirul memaparkan, dana transfer dari pusat untuk Pemerintah Provinsi Kepri Rp1,867 triliun baru terealisasi di sementer I tahun 2016 sebesar Rp995,7 miliar, atau 51,19 persen.

Sedangakan khusus Kota Batam dari transfer sebesar Rp1,122 triliun baru terealisasi sebesar Rp 545,8 miliar atau terrealisasi sebesar 48,63 persen. Kemudian Kota Tanjungpinang dana transfer ke daerah dari pagu sebesar Rp717,4 miliar yang terrealisasi sebesar Rp363,6 miliar atau sebesar 50,69 persen. Kabupaten Natuna dari dana transfer sebesar Rp1,066 triliun terrealisasi sebesar Rp669,2 miliar atau sebesar 62,76 persen.

Sementara untuk Kabupaten Anambas sebesar Rp850,7 miliar terrealisasi Rp501 miliar atau sebesar 58,9 persen. Kabupaten Karimun sebesar Rp748 miliar terrealisasi Rp368,7 miliar atau sebesar 49,29 persen dan Kabupaten Lingga dari Rp688,9 miliar terrealisasi Rp356,9 miliar atau 51,81 persen. sedangkan untuk Kabupaten Bintan sebesar Rp759 milyar terrealisasi Rp383 miliar atau 50,46 persen.

"Jadi dari pagu dana transfer ke daerah di Provinsi Kepri dan tujuh kabupatren/kota dari total sebesar Rp7,8 triliun, pada semester pertama sudah terealisasi sebesar Rp4,1 triliyun atau 53,00 persen," katanya.

Baca Selengkapnya Harian Tribun Batam Edisi Rabu (10/8/2016) Besok

Penulis: M Ikhwan
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved