Terkait Dana Bagi Hasil Pajak Non Migas. Kejati Kepri Akan Panggil Pejabat Ini

Masih terus kami lidik apa penyebab terkendalanya dana bagi hasil itu tidak sampai ke kabupaten kota, katanya

Terkait Dana Bagi Hasil Pajak Non Migas. Kejati Kepri Akan Panggil Pejabat Ini
Istimewa
ilustrasi uang 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Setelah sebelumnya memeriksa belasan pejabat di lingkungan Pemprov Kepri, Kejati kembali melakukan pemanggilan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri dan Banggar DPRD Kepri.

"Masih terus kami lidik apa penyebab terkendalanya dana bagi hasil itu tidak sampai ke kabupaten kota.

Nanti kita masih panggil para pejabatnya. TAPD yang diketuai Sekda dan tim Banggar juga akan kita panggil," kata Asisten Intelijen Kejati Kepri Murtono kepada wartawan, Minggu (7/8/2016).

Rencana pemanggilan berkaitan dengan dana tunda salur bagi hasil pajak non Migas sejak tahun 2014 hingga tahun ini.

Dana bagi hasil diterima pemerintah provinsi dari berbagai sektor pajak non migas yakni sebanyak Rp 785 miliar. Sementara kewajiban yang harus disalurkan Pemprov ke tujuh kabupaten kota di Kepri sebanyak Rp 333,4 miliar.

‎Menurut Murtono, prosedur penundaan dana tunda salur yang dilakukan Pemprov Kepri, sesuai Prosedur belum diketahui kebenarannya.

Oleh karenanya, pihaknya saat ini masih menyelidiki para pejabat Pemprov Kepri untuk meminta keterangan tentang aturan yang membenarkan penundaan tersebut.

"Aturanya seperti apa kalau itu boleh dilakukan penundaan. Terus apa yang jadi alasannya kalau tidak dialokasikan ke APBD," katanya.(*)

* Baca berita terkait di Harian TRIBUN BATAM edisi Rabu, 10 Agustus 2016

Penulis: Wahib Wafa
Editor: nandarson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help