Pemprov Kepri Pangkas Anggaran Rp 597 M

Rasionalisasi sebagai dampak dari defisit anggaran. Jumlah anggaran yang harus dirasionalisasi sekitar Rp 597 miliar

Pemprov Kepri Pangkas Anggaran Rp 597 M
Tribun Batam
Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepri terpaksa melakukan pemangkasan atau rasionalisasi anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016.

Rasionalisasi sebagai dampak dari defisit anggaran. Jumlah anggaran yang harus dirasionalisasi sekitar Rp 597 miliar. APBD Murni Kepri 2016, sendiri sebesar Rp 3,056 Triliun. Oleh karena itu sejumlah pembangunan proyek dipastikan ditunda pelaksanaannya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri Naharuddin menjelaskan pihaknya sesegera mungkin akan menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan 2016.

Namun karena pembahasan rasionalisasi anggaran belum final, maka saat ini pembahasan APBD Perubahan masih dalam proses.

"Rasionalisasi kita lakukan besar, Rp 597 miliar. Termasuk didalamnya utang tunda salur pihak ketiga," katanya Rabu (10/8/2016).

Saat ini, lanjutnya, pembahasan ditingkat SKPD-SKPD belum final. Masalah utama yang dihadapi, yakni sebagian kegiatan yang sudah banyak dilelang dan sudah jalan. Sehingga rasionalisasi kegiatan sulit dilakukan. "Kalau sudah dijalankan gak bisa kita tahan," katanya.

Dia menjelaskan, awalnya, Pemprov Kepri berencana hanya akan merasionalisasi belanja langsung saja. Namun ternyata belanja langsung sudah banyak yang direalisasikan.

"Jadi tidak menutup kemungkinan kita efisiensi dari belanja tidak langsung. Tapi tetap yang banyak dari belanja langsung," katanya.

Menurutnya, rasionalisasi bukan berarti membatalkan kegiatan. Namun menunda palaksanaannya pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan tersebutlah yang ditawarkan kepada kepala Badan, Dinas dan Biro. Namun sampai saat ini bari Rp 300 miliar lebih anggaran yang masuk rasionalisasi.

"Tinggal Rp 200 miliar lagi. Ini yang sedang kita cari apakah kegiatannya akan kita bayarkan pada 2017 atau bagaimana," katanya. (*)

Penulis: M Ikhwan
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved