Kas Karimun Kosong, Bupati Langsung Bisa Tahu

Misalnya bupati ingin tahu kondisi kas daerah berapa, tinggal buka aplikasi ini, nanti akan kelihatan, jadi tidak perlu lagi hadir ke bank

Kas Karimun Kosong, Bupati Langsung Bisa Tahu
tribunbatam/rachta yahya
Penekenan kerjasama keuangan Pemkab Karimun dengan Bank Riau Kepri 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN – Langkah maju dalam pengelolaan keuangan ditempuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun.

Bertempat di kediaman dinas Bupati Karimun, Kamis (11/10/2016), Bupati Karimun Aunur Rafiq, Dirut PT Bank Riau Kepri Irvandi Gustari dan Kepala BPKP Kepri, Panijo menandatangani nota kerjasama pengelolaan keuangan.

Ke depannya Pemkab Karimun akan menerapkan sebuah sistem aplikasi berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan mereka terutama yang berkaitan dengan pengeluaran.

Rafiq menyebut langkah tersebut sebagai wujud rekonsiliasi dari sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

“Ini yang pertama di Kepri dan Riau. Tujuannya agar pengeluaran keuangan kita bisa dikontrol dengan cepat. Nanti SKPD-SKPD yang akan melakukan pencairan dengan aplikasi ini semakin cepat.

Misalnya bupati ingin tahu kondisi kas daerah berapa, tinggal buka aplikasi ini, nanti akan kelihatan, jadi tidak perlu lagi hadir ke bank guna mendapatkan informasi karena sudah bisa langsung secara online,” ujar Rafiq usai penandatanganan kerjasama, Kamis.

Meski begitu, aplikasi ini khusus bagi internal Pemkab Karimun, artinya tidak bisa diakses secara terbuka ke publik. Namun begitu, Rafiq memastikan transparansi tetap akan berjalan. Publik bisa menanyakan langsung kepada SKPD terkait realisasi penyerapan anggaran mereka.

“Transparansinya ya silakan saja, sekarang mau yang mana, SKPD yang mana, berapa penerimaan, baru pengeluaran dan berapa yang sudah terealisasi, tanyakan ke SKPD terkait nanti mereka tinggal buka aksesnya, nanti keluar kondisi pengeluaran anggaran mereka tapi tidak diakses umum,” terangnya.

Rafiq optimis aplikasi yang disebut SIMDA tersebut akan meningkatkan kinerja profesional jajarannya. Selain itu aplikasi ini juga akan memudahkan BPKP Kepri dalam mengawasi keuangan Pemkab Karimun.

“Sekarang ini baru pengeluaran, nanti kita bikin lagi sistem pengawasan untuk penerimaan. Ini bukan kerjasama kontrak tapi sudah merupakan kewajiban dari PT Bank RiauKepri selaku pemegang kas daerah untuk membuat aplikasi ini. Sudah berjalan, ini kan penandatanganan perjanjiannya saja, kalau sistemnya sudah berjalan” kata Rafiq. (*)

Penulis: Rachta Yahya
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help