Gegara Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Molor, Walikota Pinang Pusing Susun APBD Perubahan

Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan penundaan pembayaran dana tunda salur Pajak Kendaraan Bermotor mengganggu penyusunan APBD Perubahan

Gegara Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Molor, Walikota Pinang Pusing Susun APBD Perubahan
Tribun BATAM/M Ikhwan
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan permasalahan penundaan pembayaran dana tunda salur Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat mengganggu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)P Kota Tanjungpinang.

Pasalnya sampai saat ini belum ada kepastian kapan dana tersebut akan dibayarkan.

Dia pun mendesak kepada pihak Provinsi Kepri untuk memberi kepastian tertulis kepada Pemko Tanjungpinang kapan dan berapa yang akan dibayarkan tahun ini.

"Dana tunda salur 2015 ada sekitar Rp 60 miliar dari Provinsi Kepri. Sampai saat ini kita belum terima kepastian berapa akan dibayarkan dan kapan," katanya, Jumat (12/8/2016).

Menurut Lis, akibat ketidak jelaskan tersebut Pemko Tanjungpinang belum bisa menyelesaikan penyusunan APBD Perubahan 2016. Karena dana tunda salur tersebut sangat berpengaruh pada postur APBD.

"Seharusnya provinsi memberi informasi yang jelas kapan itu akan disalurkan. Karena untuk pembangunan kita ada kalender pelaksanaan. Tidak bisa langsung-langsung. Ini tidak ada kejelasan dan kepastian," katanya.

Sementara itu, Mimi Beti Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang mengatakan selama ini pihaknya tidak hanya berpangku tangan mengenai masalah tunda salur ini.

Bahkan dia sudah melakukan komunikasi dengan DPRD Provinsi Kepri. Alhasil DBH PKB dari Provinsi untuk Kota Tanjungpinang tersebut rencananya akan disalurkan bertahap setelah APBDP 2016 Provinsi Kepri disahkan. "Kita tetap berupaya agar DBH ini cepat dicairkan," katanya.

Ade Angga Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang menambahkan, ke depan pada APBD 2017 dia meminta Pemko Tanjungpinang untuk pesimis dalam menyusun APBD 2017. Sehingga perkiraan-perkiraan tidak terlalu jauh meleset. Karena memang APBD disusun berdasarkan asumsi atau perkiraan.

Seperti halnya DBH migas yang diperkirakan untuk kota Tanjungpinang sebesar 160 miliar namun ternyata hanya Rp 3,8 miliar. (*)

Penulis: M Ikhwan
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help