Lis Pangkas SKPD Jadi 24 Unit, Ini Perkiraan Dinas Barunya

Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah akan memangkas jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi 24 unit saja

Lis Pangkas SKPD Jadi 24 Unit, Ini Perkiraan Dinas Barunya
Tribun Batam/M Ikhwan
Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah berfoto bersama 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah akan memangkas jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Langkah tersebut dilakukan sebagai konsekuensi penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang baru diundangkan.

Lis yang ditemui usai menghadiri acara tabligh Akbar di Masjid Agung Al-Hikmah, Selasa (16/8/2016) mengatakan jumlah SKPD yang sebelumnya sebanyak 28 instansi, diperkirakan menjadi 25 atau 24. Termasuk di dalamnya Sekda, Sekwan, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

"Kita lakukan perampingan. Ramping dalam struktur namun kaya fungsi," katanya.

Kaya fungsi yang dimaksudkan Lis yakni, meskipun jumlah SKPD lebih berkurang, namun tak mengurangi kerja yang selama ini dilaksanakan aparatur. Karena pada prinsipnya, bidang kerja tidak akan jauh berkurang meskipun ada pengurangan SKPD.

Dia juga menjelaskan, perampingan SKPD tersebut tak lantas memabuat pejabat Eselon II di Pemko Tanjungpinang kehilangan jabatan. Karena Pemko Tanjungpinang diuntungkan dengan adanya tujuh jabatan eselon II yang masih kosong yang saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas. Selain itu beberapa pejabat eselon II juga akan ada yang pensiun.

Namun, menurut Lis, susunan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) tersebut belum benar-benar final. Karena masih ada tarik ulur dalam pembahasan. Terutama terkait Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman. Karena dalam PP 18, tugas kebersihan atau persampahan digabungkan dalam Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan pertamanan dan pemakaman digabungkan dalam Dinas Pekerjaan Umum.

"Bayangkan kalau masalah persampahan tidak ditangani Dinas Kebersihan. Tapi masuk dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah ini yang masih tarik ulur," katanya.

Selain itu, beberapa dinas lain juga akan mengalami perubahan nomenklatur karena adanya penggabungan dan beberapa bidang akan dipisahkan. Sebelum sahkan dalam bentuk Peraturan Daerah, SOTK tersebut akan dikonsultasikankan ke kementrian terkait di Jakarta.

"Kamis (rencana SOTK) akan kita konsultasikan ke Jakarta," kata Lis. (*)

Penulis: M Ikhwan
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help