Itu Pemikiran Kerdil Sebut Defisit Anggaran Jadi Kendala Pemekaran Kecamatan Kute Siantan

Tapi paling tidak kami minta transparansi, apa kendala dia dan dimana. Kalau pun dikatakan terkendala anggaran, saya kira terlalu kerdil pemikiran itu

Itu Pemikiran Kerdil Sebut Defisit Anggaran Jadi Kendala Pemekaran Kecamatan Kute Siantan
Istimewa
ilustrasi pemekaran daerah 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Desakan pemekaran Kecamatan Kute Siantan terus bermunculan.

Wakil Ketua tim pemekaran kecamatan Jasril Jamal mengatakan, tim pemekaran pagi tadi kembali mendatangi kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tujuannya, untuk berangkat ke Provinsi Kepri guna konsultasi dalam rangka percepatan pemekaran kecamatan itu.

"Pagi tadi tim pemekaran datang meminta surat rekomendasi dari Bupati. Pak Bupati pun sudah mempelajari mengenai usulan kami ini," ujarnya Jum'at (19/8/2016).

Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN), itu menilai penting pemekaran kecamatan ini. Selain sudah pantas dimekarkan menjadi sebuah kecamatan dengan lima desa yang terdapat di dalamnya, pemekaran kecamatan ini diharapkan dapat mempermudah layanan administrasi pemerintahan sekaligus percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

"Bukan karena mendongkrak suara. Itu jauh lah," ungkapnya. Soal defisit anggaran baik di daerah termasuk efisiensi anggaran yang saat ini tengah gencarnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat pun, buru-buru ditegaskannya.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk tidak memekarkan kecamatan tersebut, termasuk mengenai alasan beban anggaran bila pemekaran kecamatan tersebut jadi terealisasi.

"Tidak adal soal kalau dikatakan beban. Natuna saja sudah mekar. Ada tiga daerah, bahkan sudah ada Pelaksana Tugas (Plt) nya. Tiga kecamatan tersebut masing-masing Kecamatan Suak Midai dengan kode wilayah 21.03.04. Kecamatan Bunguran Batubi dengan kode wilayah 03.05, dan Kecamatan Pulau Tiga dengan kode wilayah 21.03.06. Tak salah saya, sekitar bulan lalu pemekarannya. Mudah-mudahan, pemda mengirim orang ke Natuna untuk mencaritahu yang pasti," bebernya.

Usulan pemekaran kecamatan ini diketahui sudah disampaikan sejak tahun 2012 kemarin. Sahir Yusa, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Payalaman mengatakan, lima desa yakni Desa Payalaman, Payamaram, Matak, Desa Teluk Siantan, serta Desa Batu Ampar diketahui masuk dalam usulan pemekaran kecamatan yang mengambil nama besar Gunung Kute serta Siantan itu. Lahan seluas lebih kurang lima hektare pun, diakui Sahir telah dipersiapkan untuk lokasi ibukota kecamatan. Lahan tersebut terletak diantara Desa Payalaman, Payamaran serta Desa Teluk Bayur serta hanya pematangan lahan.

"Usulan pemekaran kecamatan pun baru kami usulkan pada tahun 2012 kemarin, karena terbentur undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tak salah saya dijelaskan mengenai lama waktu untuk melakukan pemekaran kecamatan," ungkapnya.

Sahir pun menjawab diplomatis ketika disinggung bila usulan pemekaran kecamatan yang disampaikan justru terkendala oleh beberapa faktor, salah satunya mengenai minimnya anggaran daerah. Menurutnya, ia bersama reka-rekan desa yang lain ingin meminta transparansi dari eksekutif maupun legislatif perihal usulan pemekaran kecamatan yang mereka sampaikan ini.

"Soal goal tak goal kami memaklumi itu. Tapi paling tidak kami minta transparansi, apa kendala dia dan dimana. Kalau pun dikatakan terkendala anggaran, saya kira terlalu kerdil pemikiran seperti itu. Tinggal mau atau tidak saja. Harapan kami akhir tahun ini sudah masuk pembahasan. Di DPRD pun belum sampai benda ini. Kami sudah tanya ke Komisi I DPRD," ungkapnya. (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved