Pemerintah Akan Hapus IMB dan Amdal untuk Rumah Murah

Pemerintah akan menghapus syarat izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin Amdal bagi daerah yang telah memiliki rencana tata ruang wilayah.

Pemerintah Akan Hapus IMB dan Amdal untuk Rumah Murah
Tribun Batam/Istimewa
Maket perumahan Central Raya Batuaji 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pelaksanaan program pembangunan sejuta rumah murah ternyata masih belum berjalan mulus.

Pasalnya, masih banyak hambatan dalam pelaksanaan program itu. Karenanya, dalam waktu dekat, pemerintah akan merilis peraturan pemerintah tentang Perizinan Perumahan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Maurin Sitorus mengatakan, lewat calon beleid ini pemerintah akan menghapus beberapa proses perizinan di sektor perumahan.

Antara lain, izin analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal), lalu lintas untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha).

Selain itu, lewat calon beleid ini, pemerintah juga akan menghapus syarat izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin Amdal bagi daerah yang telah memiliki rencana tata ruang wilayah.

"Selain itu soal pemecahan sertifikat, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga bersedia memberi kepastian waktu dan biaya," jelas Maurin, Jumat (19/8).

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PU-Pera Syarif Burhanuddin menambahkan, calon beleid tentang Perizinan Perumahan ini diharapkan bisa mengatasi hambatan program penyediaan sejuta rumah murah.

Menurutnya, selama ini pelaksanaan program sejuta rumah murah masih terkendala masalah perizinan yang berbelit-belit dan tidak ada standar waku serta biayanya.

Selain itu, "Kendala lainnya adalah soal ketersediaan listrik dan masalah lahan," ujarnya.

Lantaran masih banyak hambatan, realisasi program sejuta rumah murah masih minim.

Hingga pertengahan Agustus 2016, realisasi pembangunan rumah dalam program ini baru mencapai sekitar 336.000 unit.

Perinciannya, pembangunan rumah dengan pendanaan APBN sebanyak 100.000 unit, pembangunan rumah murah oleh pemerintah daerah sebanyak 8.500 unit dan pembangunan rumah murah oleh kementerian/lembaga sebanyak 16.923 unit.

"Selain itu juga ada laporan dari BTN sebanyak 220.000 dan laporan penerbitan IMB sebanyak 78 unit," kata Syarif. (kontan, Agus Triyono)

Editor: Sri Murni
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved