Mendagri Bantah Pembatasan Calon Legislatif dari Kalangan Artis. Ini Penjelasannya

Menurut Tjahjo, kewenangan dalam memilih kader sebagai calon legislatif tetap diserahkan kepada partai-partai politik

Mendagri Bantah Pembatasan Calon Legislatif dari Kalangan Artis. Ini Penjelasannya
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay pada acara serah terima Daftar Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) Kemendagri di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (14/6/2016). Data tersebut akan digunakan untuk pemutakhiran data pemilih Pilkada serentak 2017 yang akan diselenggarakan di 101 daerah. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah kabar adanya pembatasan calon legislatif non struktural partai dari kalangan artis.

Tjahjo menilai isu pembatasan caleg dari kalangan artis tersebut tidak benar karena masih berupa opsi dari salah satu anggota diskusi penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemilu.

"Enggak ada. Itu kan dalam diskusi, hasil diskusi. Itu salah satu anggota tim yang punya gagasan. Harusnya nggak boleh disampaikan keluar, itu hanya diskusi kok.

(RUU Penyelenggaraan Pemilu) ini belum diputus kok," ujar Tjahjo seusai acara peluncuran Hari Nusantara 2016 di gedung Kementerian Pariwisata, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Menurut Tjahjo, kewenangan dalam memilih kader sebagai calon legislatif tetap diserahkan kepada partai-partai politik.

Pemerintah, lanjutnya, tidak ikut campur atas kewenangan partai politik. Pasalnya parpol memiliki sistem rekrutmen sesuai dengan mekanismenya masing-masing.

"Masih opsi-opsi, tapi intinya pemerintah tidak ingin intervensi pada masing-masing partai.

Partai punya mekanisme rekrutmen, partai punya AD-ART, partai bisa menjadikan seseorang jadi anggota DPR dari semua kalangan, mau wartawan, mau artis, pengusaha, mantan TNI Polri," ungkap Tjahjo.

Tjahjo pun menjamin bahwa hak artis untuk memiliki sikap dan pilihan politik akan dihargai. Hal yang sama juga dilakukan terhadap mekanisme parpol.

"Saya jamin ini hak asasi tiap warga negara indonesia yang dia punya sikap politik, dia punya pilihan politik. Yang harus dihargai partai juga punya mekanisme," tutur Tjahjo.

Halaman
12
Editor: nandrson
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved