Gara-gara Anggaran Defisit, Jatah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Anambas Belum Terealisasi Penuh

Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum disalurkan secara penuh pada tahun 2015 kemarin menjadi beban pemerintah daerah. ‎

Gara-gara Anggaran Defisit, Jatah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Anambas Belum Terealisasi Penuh
Tribunnews Batam / Istimewa
Ilustrasi. Bedah Rumah bagi warga yang tidak mampu.

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum disalurkan secara penuh pada tahun 2015 kemarin menjadi beban pemerintah daerah. ‎

Dua ratus lima puluh rumah penerima bantuan pada tahun 2015 kemarin, hingga kini belum mendapat bantuan secara utuh dikarenakan kondisi keuangan daerah yang dikabarkan mengalami defisit.

"Jadi beban kabupaten sepenuhnya. Kalau tidak dicairkan jadi beban kami juga. Penganggarannya kan satu banding dua. Selain kabupaten, juga dibantu Provinsi. Namun di 2015 kemarin, sama-sama paham kondisi keuangan daerah ini.

Maka mereka tidak mentransfer sehingga kita terhutang. Bagaimana pun kami harus membayar," ujar Abdullah Sani Kabid Bantuan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana Dinsos Anambas Kamis (25/8/2016).

Sani merincikan, dari 250 penerima bantuan tersebut, sebanyak 148 rumah penerima bantuan telah menerima bantuan tahap awal sebesar 70 persen atau Rp 14 juta dari total Rp 20 juta per penerima.

Sementara, 102 penerima bantuan sisanya diakui Sani belum mendapatkan bantuan sama sekali. Seperti diketahui, bantuan RTLH selain bersumber dari APBD Kabupaten juga dibantu dari APBD Provinsi Kepri.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Kepri belum ada kejelasan mengenai anggaran bantuan sharing RTLH pada 2015 kemarin kepada pihak Dinsos.

"Dari provinsi belum ada kejelasan. Biasa kan diundang. Ini tidak ada.‎ Mudah-mudahan provinsi juga bisa memberikan solusi," bebernya.

‎Keluhan akan belum cairnya bantuan RTLH diakui Sani kerap muncul tidak hanya dari penerima bantuan, melainkan juga dari toko bangunan tempat penerima bantuan mengambil bahan material. Ia pun hanya dapat menjelaskan mengenai kondisi riil yang terjadi saat ini.

"‎Banyak yang tanya dengan saya. Sampai ke tukang kayu pun datang ke saya. Memang awalnya kami meminta kepada penerima bantuan untuk segera menyelesaikan proses rehab rumah mereka. Kami juga tidak tahu kalau akhirnya kondisi keuangan seperti sekarang ini," ungkapnya.

‎Sani mengatakan, penerima bantuan sebelumnya melalui rangkaian verifikasi mulai dari tingkat RT/RW, Desa sampai Kecamatan dimana Dinsos turun ke kecamatan dan desa.

"Artinya perlu juga pengawasan mulai dari tingkat Desa dan Kecamatan juga. Bukan kerja saya seorang. Mudah-mudahan, perubahan APBD ini dapat dicairkan. Tetapi memang melihat keadaan kas daerah ini juga. Perubahan belum bisa dipastikan juga," ungkapnya. (*) 

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help