Ir Prakoso: Provider Milik 'Asing' Hanya Cari 'Keuntungan' di Indonesia Saja

embangunan Infrastrktur Telekomunikasi di Daerah Terluar Indonesia Hanya Dilakukan oleh BUMN Telekomunikasi

Ir Prakoso: Provider Milik 'Asing' Hanya Cari 'Keuntungan' di Indonesia Saja
Tribun/Istimewa
Salah satu BTS Telkomsel yang ada di wilayah perbatasan NKRI 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM - Pekan lalu, Komisi I DPR RI telah memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara serta para operator seluler, terkait polemik Revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 serta rencana penurunan tarif interkoneksi.

Salah satu yang menarik adalah, ketika diskusi antara Menkominfo dan Komisi I DPR RI terjadi terkait kewajiban pembangun di daerah remote.

Ketika ditanya anggota Komisi I DPR RI mengenai siapa yang mewajibkan Telkom dan Telkomsel membangun di daerah remote, Menteri Rudiantara mengatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak pernah meminta BUMN telekomunikasi tersebut untuk membangun di daerah remote.

“Saya tidak pernah mewajibkan Telkom untuk membangun di daerah remote,”terang Menteri Rudiantara di depan anggota Komisi I DPR RI pada Selasa (24/8/2016) silam.

Budi Youyastri, anggota Komisi I DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan keheranannya kenapa Menkominfo memberikan pernyataan tersebut.

Menurutnya pembangunan jaringan telokomunikasi di wilayah terluar Indonesia diserahkan ke pemerintah melalui BUMN telekomunikasi.

“Nah tentang itu juga akan kita tanyakan ulang pada saat raker dengan Menkominfo Selasa 30 Agustus mendatang,” terang Budi.

Menurut Wakil Ketua Desk Ketahaan dan Keamanan Cyber Nasional, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Ir Prakoso, pernyataan Menkominfo tersebut di depan anggota Komisi I DPR RI beberapa waktu yang lalu membuktikan bahwa pak menteri tak mengerti mengenai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal pasal 28 F UUD 1945.

Dalam pasal 28F UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

“Jika perusahaan telekomunikasi yang mayoritas sahamnya dimiliki asing tak mau membangun di daerah terpencil, lalu bagaimana pemerintah bisa memenuhi hak mereka. Selama ini Menkominfo tidak pernah tegas kepada perusahaan telekomunikasi asing tersebut,”kata Prakoso dalam rilis yang diterima Tribun.

Halaman
123
Penulis: Iman Suryanto
Editor: Iman Suryanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved