BP Batam Sosialisasikan Aturan tentang Imbal Beli Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor

BP Batam mengadakan Sosialisasi Permendag No. 44/M-DAG/PER/6/016 tentang Ketentuan Imbal Beli untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor.

BP Batam Sosialisasikan Aturan tentang Imbal Beli Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor
tribunnews batam/argianto
Gedung BP Batam di Batam Centre 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- ‎BP Batam mengadakan Sosialisasi Permendag No. 44/M-DAG/PER/6/016 tentang Ketentuan Imbal Beli untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor.

Dalam rangka upaya untuk meningkatkan ekspor nasional dan penghematan devisa Negara, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/6/2016 tentang Ketentuan Imbal Beli untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor.

Kegiatan sosialisasi ini terlaksana atas kerja sama antara Kemendag RI dan BP Batam melalui Direktorat Lalu Lintas Barang. Untuk kegiatan sosialisasi ini, panitia mengundang lebih dari 50 orang baik pejabat yang berasal dari instansi pemerintah daerah maupun para pelaku usaha yang khusus bergerak dibidang ekspor (eksportir) yang dilaksanakan di Gedung Marketing BP Batam, Jumat (16/9/2016).

Selain para pengusaha yang hadir, kegiatan sosialisasi ini juga di hadiri oleh Direktur Promosi dan Humas Purnomo Andiantono, Kasubdit Ady Soegiharto selaku Kasubdit Pelayanan Modal, Barlian Untoro yang menjabat sebagai Kasubdit Perdagangan Direktur Lalin BP Batam sekaligus juga sebagai moderator dalam sesi pemaparan yang di lakukan oleh kedua narasumber dari Kemendag RI.

Acara sosialisasi dibuka oleh Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam,Tri Novianta Putra.

Dalam rilis yang diterima Tribun Batam, Sabtu (17/9/2016) pagi, Tri Novianta mengatakan bahwa ini merupakan sebuah kesempatan bagi para pelaku usaha di Batam khususnya yang melakukan kegiatan ekspor produknya ke Negara tujuan dimana saat ini sedang terjadi krisis order dari luar.

Sehingga para pengusaha yang mengekspor produknya keluar negri dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Permendag Nomor 44 tahun 2016.

Dengan adanya Permendang RI no 44 tahun 2016 ini pengusaha/perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor ke negara tujuan akan diberikan fasilitas, yaitu dimana Negara pengimpor akan membeli sejumlah produk/nilai atau presentase tertentu dari harga barang yang di ekspor, yang di sebut dengan imbal dagang.

Adapun untuk narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini, pihak Kemendag RI menghadirkan Farid Amir yang menjabat sebagai Kasubdit Peningkatan Akses Pasar Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag yang membahas dengan tema “Peluang Pemanfaatan Preferential Tarif untuk Produk Ekspor”.

Sedangkan narasumber ke dua yaitu Eko Febriyana yang menjabat sebagai Kasi Imbal Dagang Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag yang memberikan pengarahannya dengan tema “Kebijakan Imbal Dagang Sebagai Upaya Peningkatan Akses Pasar Laur Negeri”.

Farid menjelaskan bahwa dengan adanya Permendag RI no 44 tahun 2016 ini pemerintah pusat membantu para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor dengan pemanfaatan tarif melalui skema preferensi yang akan di dapat produk ekspor Indonesia. Seperti‎ General System Preference (GSP) ke Negara pemberi GSP; (Uni Eropa, Jepang, New Zealand, Norway, Switzerland, USA, Russia, Belarus dan Turkey).

ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) kepada seluruh Negara ASEAN Tarif Quotas for handicraft or hand made products (Produk Kerajinan Tangan) kepada seluruh Negara Uni Eropa Tariff Quotas relating to silk or cotton handloom products (Produk Sutra atau Katun serta Produk Anyaman) kepada seluruh Negara uni Eropa.

Global System Of Trade Preference (GSPT) ke Negara pemberi GSPT, sepert; (Algeria, Argentina, Bangladesh, Bolivia, Benin, Brazil, Chile, Columbia, Cameroon, Cuba, Korea, Egypt, Equator, Ghana, Guinea,India, Iran, Iraq, Malaysia, Mexico, Singapore, Libya, Myanmar, Marocco, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Tunisia, Tanzania, Trinidad & Tobago, Uruguay, Venezuela, Vietnam dan Zimbabwe).

Eko Febriyana menjelaskan bahwa dengan adanya Permendag RI no 44 tahun 2016 para pengusaha dapat memanfaatkan imbal dagang yang merupakan instrument untuk mengatasi hambatan dan kendala ekspor di luar negari.

Serta memperluas wilayah pasar dan memasarkan produk baru, selain itu manfaat dari imbal dagang juga mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan. Lalu mendukung upaya menciptakan keseimbangan neraca pembayaran serta meningkatkan produksi dan memperluas kesempatan kerja.‎(*/ane)

Penulis: Anne Maria
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved