Presiden Beri Pengharghaan Khusus ke Pemprov Kepri, Ini Pesan Jokowi

Gubernur Nurdin Basirun menerima penghargaan khusus dari Kementerian Keuangan atas pencapaian lima kali berturut-turut menerima WTP

Presiden Beri Pengharghaan Khusus ke Pemprov Kepri, Ini Pesan Jokowi
Humas Pemprov Kepri
Gubernur Nurdin menerima penghargaan khusus dari Presiden terkait predikat WTP dari Menkeu, Selasa (20/9/2016) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Gubernur Nurdin Basirun menerima penghargaan khusus dari Kementerian Keuangan atas pencapaian lima kali berturut-turut menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyerahan itu disampaikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (20/9/2016) siang.

Ada tiga provinsi yang mendapat penghargaan khusus ini, yaitu Kepri, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Penghargaan ini disejalankan dengan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016.

Nurdin dalam kesempatan itu menegaskan bahwa di waktu mendatang uang yang ada betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. "Tidak hanya tertib administrasi saja, tetapi bagaimana penggunannya bermanfaat dan dirasakan rakyat," kata Nurdin.

Salah satu tertib administrasi keuangan yang dimaksudkan Nurdin adalah penggunaannya harus terukur. Misalnya bagaimana pembangunan jalan yang jelas mendukung investasi serta membantu pergerakan ekonomi masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan.

Penggunaan terukur tersebut adalah bagaimana setiap rupiah benar-benar sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dan benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat. "Hasil setiap rupiah penggunaannya bermanfaat buat rakyat," kata Nurdin.

Defisit yang diderita sekarang bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan pembangunan sama sekali. Belanja-belanja yang dilakukan seperti infrastruktur bertujuan untuk mendorong pergerakan ekonomi rakyat.

Keinginan Gubernur Kepri ini sejalan dengan penegasan Presiden RI Joko Widodo yang menghendaki pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, secara transparan, secara akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Bukan berorientasi pada prosedur, tapi berorientasi pada hasil.

“Prosedurnya mengikuti, iya. Tapi orientasinya adalah hasil. Dan prinsip-prinsip ini harus bisa diwujudkan secara konkret dalam laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan tepat waktu,” tegas Presiden
.
Selain di Dhanapala, Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, dilaksanakan di Istana Negara, Selasa (20/9/2016) pagi. Pembukaan itu dilakukan langsung Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Gubernur, Bupati, Walikota, beserta seluruh jajaran, agar tidak hanya berhenti pada mengejar predikat optimi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan.

“Tidak akan ada praktik korupsi, ndak, berbeda. Justru dengan predikat WTP kita harus bekerja keras untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan, keuangan yang akuntabel, yang lebih akuntabel,” kata Presiden Jokowi. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help