Pejabat Anambas Khawatir Anggaran Dipotong, Ini Penyebabnya

Pejabat Kabupaten Anambas mengkhawatirkan anggaran ke depan dipotong pusat, ini gara-garanya

Pejabat Anambas Khawatir Anggaran Dipotong, Ini Penyebabnya
Istimewa
Ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas baru mengirimkan SK evaluasi LPP APBD Tahun 2015 ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Keuangan Setdakab Anambas Rinaldi mengatakan, baru dikirimkannya hasil evaluasi LPP APBD 2015 tersebut dikarenakan dokumen asli hasil evaluasi tersebut baru diterima Pemkab Anambas usai hari raya Idul Adha 1437 Hijriah kemarin.

"Hari ini kami kirim via e-mail. Bila tidak ada halangan, dokumen aslinya akan kami sampaikan paling lambat dalam minggu depan," ujarnya Rabu (21/9/2016). Ia menambahkan, penyerahan SK evaluasi terhadap LPP APBD tahun 2015 paling lambat diserahkan ke Kemenkeu pada 31 Agustus 2016 kemarin.

Teguran pertama terhadap Anambas pun, diketahui sudah diberikan kepada Kemenkeu karena keterlambatan dalam menyerahkan LPP APBD 2015 ini.

Ancaman potongan transfer dana pusat pun, siap mengancam Anambas sebagai dampak keterlambatan dalam penyerahan dokumen ini. Ia pun tidak mengelak keterlambatan dalam menyerahkan LPP kepada pihak legislatif. Keterlambatan ini pun, menurutnya juga disebabkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga terlambat datang ke Anambas.

"Secara aturan memang seperti itu. Namun, (teguran itu,red) tidak sampai kepada kami. Artinya kan semua butuh proses. Terlebih rentang kendali kita yang kepulauan serta keterbatasan dalam transportasi," terangnya.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Azwandi cukup terkejut ketika disinggung perihal belum diserahkannya LPP APBD 2015 kepada Kemenkeu.

Ia langsung mengkoordinasikan hal itu kepada Bagian Keuangan untuk segera menyerahkan LPP APBD 2015 agar Anambas terhindar dari ancaman pemotongan dana transfer pusat.

"Saya sudah mengkoordinasikan kepada Bagian Keuangan untuk menghubungi Kemenkeu bahwa dalam waktu dekat ini Anambas akan menyerahkan Perda LPP APBD 2015," terangnya.

Di bagian lain, Bupati Anambas cenderung khawatir hal ini akan berdampak pada transfer dana pusat ke daerah. Ia pun berupaya agar SK evaluasi LPP APBD 2015 tersebut untuk segera diserahkan kepada Kemenkeu. "Jangan sampai kena potong lagi.

Ini yang kami upayakan agar jangan sampai defisit lagi," terangnya. Dana transfer pusat ke daerah menjadi salahsatu komponen penting dalam pendapatan daerah. Besaran dana transfer pusat ke daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) terpaksa mengalami pengurangan 10 persen akibat dampak defisit keuangan nasional. (*) 

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help