TribunBatam/

Karut Marut Lahan di Batam

Pelayanan Lahan BP Batam Mandek, 12 Asosiasi dan Himpunan Pengusaha di Batam Desak Presiden Jokowi

Asosiasi dan himpunan pengusaha di Batam membuat surat pernyataan terkait terhentinya pelayanan publik pertanahan di BP Batam.

Pelayanan Lahan BP Batam Mandek, 12 Asosiasi dan Himpunan Pengusaha di Batam Desak Presiden Jokowi
tribunnews batam/anne maria
Ketua FOPPI Batam, Marthen Tandi Rura menunjukan surat pernyataan dari asosiasi dan perhimpunan pengusaha di Batam. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Asosiasi dan himpunan pengusaha di Batam membuat surat pernyataan terkait terhentinya pelayanan publik pertanahan di BP Batam.

Sebanyak 12 asosiasi dan himpunan pengusaha bersama-sama dengan Kadin Kepri meminta agar Menko Perekonomian, Darmin Nasution, serta presiden RI memberikan kepastian hukum terkait investasi di Batam, khususnya dalam bidang pelayanan perizinan lahan.

Hal ini menyusul memuncaknya kekesalan para pengusaha yang tidak bisa mengurus perizinan terkait lahan di Batam selama beberapa bulan terakhir ini.

‎Utamanya para pengembang, investor, serta masyarakat yang berkaitan dengan perencanaan, pengalokasian, pengembangan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah PBPB Batam.

Ke 12 asosiasi dan himpunan tersebut yakni, Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FOPPI), Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Dewan Koperasi Indonesia daerah Kota Batam (Dekopinda Batam), Asosiasi Travel Tour dan Agen (ASITA), Persatuan Hotel, Restoran Indonesia (PHRI).

Kemudian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), Himpunan Kawasan Industri (HKI), Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia (APERSI), Persatuan Bank Indonesia (Perbanas), dan Himpunan Pengusaha Putra Indonesia (HIPPI).

Ketua FOPPI Batam, Marthen Tandi Rura mengatakan, pengusaha mengapresiasi keputusan pemerintah pusat untuk merombak struktur dewan kawasan dan BP Batam yang langsung di bawah pemerintah pusat.

Semua pemangku kepentingan pun menaruh harapan besar dengan terpilihnya anggota BP Batam baru.

Namun sayangnya, seiring berjalan waktu, sudah hampir lima bulan pembenahan yang diharapkan justru menjadi antiklimaks. Dimana, semua pelayanan publik hampir terhenti.

‎"Sebenarnya pemerintah pusat mau membuat single regulation atau double regulation di sini. Kalau cuma membuat kericuhan silahkan saja dibubarkan atau restrukturisasi," ujarnya.

Dia memaparkan, transaksi properti yang menjadi lokomotif ekonomi Batam hampir terhenti, membuat pertumbuhan ekonomi daerah melambat.

Sedangkan Batam merupakan kontributor utama dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kepri.

"Ini bertolak belakang dengan kebijakan presiden Jokowi dengan paket-paket ekonominya yang menekankan penghapusan semua hambatan birokrasi," kata dia.(*)

Penulis: Anne Maria
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help