Kasus Universitas Karimun, Mahasiswa Tolak Bujukan Kampus Mengulang Kuliah

Kasus Universitas Karimun, mahasiswa tolak bujukan kampus mengulang kuliah

Kasus Universitas Karimun, Mahasiswa Tolak Bujukan Kampus Mengulang Kuliah
tribunbatam/rachtayahya
Suasana sidang kasus prodi di Universitas Karimun, Rabu (5/10/2016) 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN - Sidang perkara dugaan penipuan lima program studi (prodi) tak berizin Universitas Karimun (UK) kembali digelar Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Rabu (5/10/2016) siang sekitar pukul 13.30 WIB.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun menghadirkan satu orang saksi yakni Ketua Yayasan 7 Juli periode 2010-2014, dr Jufri Taufiq.

Dalam kesaksiannya, dr Jufri Taufiq mengatakan dirinya ditunjuk menggantikan terdakwa 1, M Taufiq sebagai Ketua Yayasan 7 Juli sekitar Juli 2010. Namun begitu, ia baru aktif menjalankan tugasnya sekitar awal 2011 setelah dirinya menerima SK pengangkatan. Sementara Rektor UK saat itu juga sudah berpindah tangan dari MS Sudarmadi (terdakwa 2) kepada Abdul Latief.

Beberapa bulan setelah ia menjabat, izin lima prodi yang dipermasalahkan mahasiswa akhirnya diterbitkan izinnya oleh Dirjend Pendidikan Tinggi (Dikti) sekitar Maret 2011. Meski sudah memiliki izin, Dikti tetap tidak mengakui perkuliahan yang telah digelar sebelum terbit izin tersebut.

Dikti bahkan memberikan dua opsi yakni urus izin sampai selesai atau tutup dan mahasiswa dipindahkan ke perguruan tinggi lain yang memiliki izin. Menanggapi itu, pihak yayasan dan rektorat akhirnya membentuk tim.

“Kami akhirnya bentuk tim yayasan dan rektorat. Tim yayasan bertugas mengurus izin, tim rektorat bertugas mencari perguruan tinggi berizin,” kata Jufri.

Selain itu, pihak yayasan dan rektorat juga memberikan penawaran kepada mahasiswa khususnya angkatan 2008 dan 2009 di lima prodi tersebut untuk mengulang tanpa membayar uang SPP selama dua tahun atau empat semester. Tawaran tersebut sebagian ditolak mahasiswa.

“Mahasiswa ada yang menerima, sebagian ada yang menolak,” ujar Jufri.

Jufri juga mengaku pihak Dikti sempat menjelaskan alasan kekurangan-kekurangan UK sehingga izin lima prodi UK tersebut tidak bisa diterbitkan. Namun begitu, Dikti juga memberikan petunjuk-petunjuk agar izinnya bisa terbit. (*)

Penulis: Rachta Yahya
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help