TribunBatam/

Karut Marut Lahan di Batam

Kadin dan Apersi Kaget Tarif Sewa Lahan di Batam Terlalu Tinggi, Sektor Properti Bisa Makin Lesu

"Nilai sewa lahan yang baru ini terlalu tinggi. Kalau setinggi ini, iklim bisnis bukannya membaik malah terpukul dan terancam gulung tikar," ucap Jadi

Kadin dan Apersi Kaget Tarif Sewa Lahan di Batam Terlalu Tinggi, Sektor Properti Bisa Makin Lesu
Istimewa
Jadi Rajagukguk 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM-  Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru tentang tarif pelayanan BP Batam, termasuk besaran tarif sewa lahan atua uang wajib tahunan Otorita Batam (UWTO) dinilai terlalu tinggi oleh pengusaha.

Mereka pun bertanya-tanya apakah tarif baru tersebut berlaku bagi pengajuan lahan baru setelah PMK‎ keluar, atau termasuk pengajuan lahan-lahan yang kini dalam masa transisi.

"Kami belum tahu kapan ini mulai berlaku. Apakah termasuk untuk pengajuan lahan yang dalam proses transisi juga belum tahu. Harusnya sih tidak berlaku untuk yang prosesnya sudah berjalan. Kami pun jadi ngeri-ngeri sedap," ujar Dewan Penasehat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman (APERSI) Khusus Batam, Wirya Silalahi.

Hal yang sama pun diungkapkan oleh Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk yang menganggap besaran sewa lahan yang baru saja disetujui oleh Menteri Keuangan tak ramah investasi.

Ia khawatir dengan batas atas tarif UWTO yang fantastis, beberapa sektor bisnis di Batam justru akan terpukul, bahkan sektor property bisa tutup.

"Nilai sewa lahan yang baru ini terlalu tinggi. Penetapannya tanpa melihat kondisi riil perekonomian di Batam saat ini. Kalau setinggi ini, iklim bisnis bukannya membaik malah terpukul dan terancam gulung tikar," ucap Jadi Rajagukguk.

Baca: Tarif UWTO Terbaru Pemukiman di Batam Ditetapkan, Naik Jadi Rp 17.600 hingga Rp 3,41 juta per Meter

Melihat kondisi sektor properti di Batam yang sedang lesu, dia khawatir kenaikan tarif sewa lahan yang mahal akan berdampak kepada penjualan.

"Kenaikan tarif akan meningkatkan harga properti, di sisi lain juga berdampak kepada menurunnya penjualan. Daya beli masyarakat menurun. Harusnya sebelum menaikan tarif, Kementerian Keuangan terlebih dahulu melalukan survei langsung ke Batam," tuturnya. (*)

Penulis: Anne Maria
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help