Perda TSP Lindungi Perusahaan dari Pungli? Ini Kata Bupati Karimun

Perda Tanjung Jawab Sosial akan menjadi perisai dari pungli di Karimun. Ini jaminan Bupati Aunur Rafiq ke perusahaan di Karimun

Perda TSP Lindungi Perusahaan dari Pungli? Ini Kata Bupati Karimun
tribunbatam/elhadif putra
Bupati Karimun Aunur Rafiq 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) terus dimatangkan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Karimun. Salah satunya, pansus berencana melakukan kunjungan dua kementerian sekaligus yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial untuk berkonsultasi.

“Pansus masih menggelar rapat internal dan rencananya kami akan konsultasi ke kementerian dalam negeri dan kementerian sosial,” ujar anggota Pansus Ranperda TSP DPRD Karimun, Nyimas Novi Ujiani, Senin (17/10/2016) di DPRD Karimun.

Novi juga mengatakan pihaknya juga sudah memperoleh data perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Karimun. Namun politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku belum sempat melihat dengan sempurna total jumlah perusahaan tersebut.

Sebelumnya, Bupati Karimun Aunur Rafiq menilai Perda TSP akan sangat bermanfaat jika dihadirkan di Kabupaten Karimun. Dana Corporate Social Responbility (CSR) yang ada di perusahaan merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan dalam membantu pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan masyarakat terutama yang berada di sekitar area perusahaan.

Bagi perusahaan sendiri, terang Rafiq, kehadiran Perda TSP itu menjadi payung hukum terlindung dari upaya pungutan liar (pungli) yang dilakukan pihak yang tidak bertanggungjawab.

Rafiq bahkan menjanjikan akan memberikan kemudahan administrasi bagi perusahaan yang melakukan TSP. Rafiq juga optimis perda tersebut bisa menjadi salah satu alternatif membantu menggerakkan roda pembangunan.

Sejumlah daerah diketahui telah memiliki perda sejenis dan dinilai cukup berhasil membantu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Daerah tersebut diantaranya Kabupaten Probolinggo. Bahkan rencananya pansus akan melakukan studi banding ke kabupaten di Provinsi Jawa Timur tersebut. Perda itu sendiri ditargetkan DPRD Karimun selesai maksimal awal tahun 2017 mendatang. (*)

Penulis: Rachta Yahya
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved