Soal Kasus-kasus di Anambas Rugikan Keuangan Negara, Ini Jawaban Inspektur Pemkab

Kalangan pegiat antikorupsi di Anambas menyoroti sejumlah proyek berpotensi merugikan keuangan negara. Ini jawaban Pemkab Anambas

Soal Kasus-kasus di Anambas Rugikan Keuangan Negara, Ini Jawaban Inspektur Pemkab
kompas.com/jitetkoestana
ilustrasi kasus korupsi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS - Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang terkesan tidak tuntas bahkan menguap, ditanggapi serius oleh Riau Corruption Watch, Mulkan.

Dihubungi melalui sambungan seluler, ia mengatakan penegakan hukum mutlak diperlukan khususnya pada kasus dugaan tindak pidana korupsi yang jelas-jelas merugikan keuangan Negara.

Ia menambahkan, upaya untuk melakukan klarifikasi menurutnya menjadi poin penting lainnya untuk mengecek kebenaran hal tersebut.

"Mengenai hal itu, tinggal klarifikasi saja. Bila kepolisian, bisa ke Mabes Polri, bila di Kejaksaan Tinggi misalnya bisa mengklarifikasi ke Kejaksaan Agung melalui Jamwas," ujarnya Selasa (18/10/2016).

Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Anambas seperti mess Pemda di Tanjungpinang yang menjerat Radja Tjelak Nur Djalal dan Zulfahmi, belakangan menimbulkan tanda tanya.

Itu setelah pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat yang diduga terlibat yang dilakukan secara intensif oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri.

Beberapa oknum pejabat yang sebelumnya diduga terlibat serta masuk dalam Surat Keputusan, belakangan masih bisa menghirup udara segar di luar, bahkan beberapa di antaranya masih memegang jabatan di Pemerintahan Anambas saat ini.

Mulkan pun terkejut ketika disinggung mengenai Dinas Pekerjaan Umum yang 'sepi' menjadi produk hukum penyidik aparat penegak hukum.

Sembari berseloroh, ia bahkan siap mencoba dan meminta kepada aparat penegak hukum untuk serius dalam mengungkap dugaan tindak pidana pada dinas yang berkantor di Batu Tambun, Kecamatan Siantan itu.

"Ini perlu menjadi perhatian. Kalau seperti itu, boleh juga untuk dicoba," terangnya lagi. Saat ini, terdapat sejumlah proyek pada Dinas Pekerjaan Umum yang menjadi atensi penyidik.

Mulai dari Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Ranai di Tarempa yang melakukan pengumpulan bahan dan keterangan pada salahsatu proyek pada Dinas pimpinan Sahtiar itu,

sampai klarifikasi yang ditujukan kepada inspektorat Anambas atas laporan resmi masyarakat akan kasus proyek Saran dan Prasarana Air Minum (SPAM) Kecamatan Siantan dengan alokasi anggaran mencapai Rp 29 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas Ody Karyadi mengatakan, pihaknya sudah memanggil dua orang yakni PPTK dan PPKom pada proyek tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menyandingkan data pada dokumen dengan keterangan yang diperoleh dari pejabat tersebut.

"Dalam dokumen, kan ada penjelasan yang harus dijelaskan oleh penanggungjawab kegiatan. Nantinya baru dilakukan uji lapangan.

Setelah turun ke lapangan, bila ada fakta-fakta yang lari dari dokumen dengan realisasi di lapangan, bukan tidak mungkin kami akan memanggil Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Batas waktu tim bekerja kan selama 13 hari. Bila dirasa kurang, nantinya waktu akan ditambah," ungkapnya. (*) 

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help