Ini 6 Rekomendasi Penting Rakernas ADPSI di Bandung, Soal Pencalonan hingga Struktur Sekwan

Rakernas ADPSI mengeluarkan enan rekomendasi penting di Bandung. Selain soal persyaratan pencalonan anggota Dewan, juga struktur Sekwan. Ini detailnya

Ini 6 Rekomendasi Penting Rakernas ADPSI di Bandung, Soal Pencalonan hingga Struktur Sekwan
Humas DPRD Kepri
Suasana Rakernas ADPSI di Bandung, Kamis (20/10/2016) 

BATAM. TRIBUNNEWS.COM - Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) mengeluarkan enam rekomendasi penting. Enam rekomendasi itu diharapkan dapat menguatkan kelembagaan perwakilan rakyat di tingkat provinsi.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak yang ikut menjadi tim perumus mewakili wilayah Barat mengatakan anggota dewan yang ingin mencalonkan diri tidak perlu mengundurkan diri.

"Agar kualitas dan kuantitas peserta calon Kepala Daerah meningkat, persyaratan anggota DPRD yang akan mencalonkan diri tidak perlu lagi mengundurkan diri. Tapi cukup dengan cuti sementara," kata Jumaga di Papandayan Hotel, Bandung, Kamis (20/10/2016).

Dengan semakin banyaknya calon, Ia percaya masyarakat mendapat banyak pilihan. Sehingga nantinya, masyarakat sendiri yang diuntungkan dengan kebijakan tersebut.

Selain itu, ADPSI juga merekomendasikan kepada pemerintah struktur lembaga sekretariat dewan berdasarkan PP 18/2016. Jika dalam PP itu setwan Tipe A hanya mempunyai empat bagian, maka usulan ADPSI ditambah menjadi lima bagian. Begitu juga dengan tipe B yang diusulkan menjadi empat bagian dan tipe C menjadi tiga bagian.

ADPSI juga meminta pemerintah untuk segera mengundangkan dan menerbitkan peraturan perubahan sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan dan protokol keuangan pimpinan dan anggota DPRD. "Agar dapat segera dimasukkan dalam APBD 2017," jelas Jumaga dalam rilisnya ke Tribun, Kamis.

Selanjutnya, aspirasi kehendak politik rakyat di daerah-daerah dalam rangka persiapan persiapan otonom baru, provinsi dan kabupaten kota yang selama ini di moratoriumkan, maka agar dipertimbangkan untuk disetujui oleh pemerintah pusat. Hal ini, sambungnya penting, agar pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan dapat tetap berjalan.

Terakhir, dalam rangka memperkuat peran di DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih agar dikembalikan dalam forum rapat paripurna istimewa DPRD.

Sebelumnya, dalam pembukaan Rakernas, Dirjen Otda Soni Sumarsono, mewakili Mendagri berjanji untuk ikut memperjuangkan rekomendasi ini terwujud. "Kami serasi, senada dengan ADPSI. Kami memahami keinginan untuk memperkuat lembaga DPRD ini untuk lebih baik lagi kedepannya," kata Sumarsono. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved