Keberadaan Landing Point Sacofa Sdn Bhd di Anambas Mendapat Sorotan, Ini Komentar Warga

Polemik keberadaan Landing Point Sacofa Sdn Bhd di Anambas terus berlanjut. Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti dianggap angin lalu

Keberadaan Landing Point Sacofa Sdn Bhd di Anambas Mendapat Sorotan, Ini Komentar Warga
tribunbatam/septyan mulia rohman
Landing Point di Anambas 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, ANAMBAS-Polemik keberadaan Landing Point Sacofa Sdn. Bhd di Anambas terus berlanjut. Surat yang diberikan Kementrian Komunikasi dan Informatika tentang pemberian batas waktu selama 14 hari untuk menutup serta menonaktifkan landing station, bak dianggap angin lalu.

Hingga kini pun, belum ada langkah tegas dari Pemerintah pusat akan keberadaan landing point perusahaan telekomunukasi asal Negeri Jiran tersebut di Anambas.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Anambas Arpandi meminta Pemerintah Pusat jeli dan tegas dalam mengambil langkah serta sikap terkait keberadaan landing point tersebut. Menurutnya, bukan tidak mungkin hal tersebut dapat mengganggu keamanan dan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami menilai Pemerintah pusat harus tegas dalam mengambil sikap. Terlebih posisi Anambas yang berada pada daerah perbatasan serta bersinggungan dengan sejumlah Negara," ujarnya Kamis (20/10/2016).

Langkah serta sikap tegas terkait hal ini, menurutnya penting dalam posisi kedaulatan Indonesia. Tahapan serta proses dalam menindaklanjuti keberadaan landing poin ini pun, diakuinya beberapa kali dibahas pada level Kementrian di Jakarta. "Saya kira sudah jelas, pelanggarannya sudah ada, perizinannya juga demikian. Apalagi yang mau ditunggu pihak Kementrian," tegasnya.

Kementrian Komunikasi da Informatika sebelumnya telah mengeluarkan surat mengenai keberadaan landing point Sacofa di Anambas. Dalam surat bernomor 3013/KOMINFO/DJPPI/PI.05.05/102016 di Jakarta per tanggal 6 Oktober 2016 serta ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Geryantika Kurnia menyebutkan.

Pemerintah Republik Indonesia akan mengambil langkah tegas untuk menutup dan menonaktifkan paksa landing point sarana transmisi telekomunikasi Internasional sistem komunikasi kabel laut itu bila tenggang waktu yang diberikan selama 14 hari terhitung surat tersebut dikeluarkan tidak juga diindahkan.

Penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin akan dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 600 juta. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 47 Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.

Tidak hanya Kemenkominfo, langkah tegas penutupan landing point itu pun, sebelumnya sempat disampaikan Sekretaris Deputi IV Pertahanan Negara Kemenpolhukam Republik Indonesia Laksma TNI Semi Djoni Putra bersama rombongan saat ke Anambas beberapa waktu lalu.

"Ke depannya akan kami tutup. Tentunya penutupan ini ada mekanismenya. Kami akan melaporkan serta berkoordinasi dengan Kapolri mengenai penutupan serta penyegelan itu," ungkapnya. (*) 

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help