Ancam Laporkan Kasus Pilkades Numbing ke Presiden, Pendemo Ultimatum Bupati Bintan

Pengunjuk rasa mengultimatum Bupati Bintan, Apri Sujadi memberesi kegaduhan pascapilkades Numbing. Pendemo mengancam membawa kasus ini ke Presiden

Ancam Laporkan Kasus Pilkades Numbing ke Presiden, Pendemo Ultimatum Bupati Bintan
tribunbatam/aminuddin
Suasana demontrasi Gerakan Pemuda Gemilang(GePenG) di Kantor Pemkab Bintan, Senin (24/10/2016) pagi. Demonstrasi mendapat kawalan ketat polisi dan Satpol PP 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BINTAN-Gerakan Pemuda Gemilang (GePenG) mengultimatum Bupati Bintan Apri Sujadi selama sepekan untuk memberesi kegaduhan politik pascamencuatnya isu salah lantik kepala Desa Numbing di Kecamatan Bintan Pesisir beberapa waktu lalu.

Ultimatum itu disampaikan GePenG saat menggelar demontrasi di Kantor Bupati Bintan, Senin (24/10/2016).

Puluhan pemuda mahasiswa yang tergabung dalam GePenG itu menyayangkan sikap politik Bupati Bintan Apri Sujadi yang membiarkan kegaduhan itu berlarut larut sehingga membuat masyarakat bimbang dan ragu.

Ada apa dengan bupati Bintan?

"Bupati Bintan tidak menjalankan asas asas pemerintahan yang baik sehingga menimbulkan kegaduhan publik. Kami ke sini untuk mengkritisi ini, mengapa bisa sampai ini terjadi," kata Muhammad Shadiq, Koordinator GePenG di tengah keriuhan.

Aksi yang dilakukan dalam kawalan ketat personel polisi Polres Bintan dan Satpol PP itu berlangsung riuh di tengah rintik hujan yang turun sejak pagi.

Para demonstran bersikeras untuk bertemu Apri Sujadi. Namun, hingga berjam jam, Apri tak kunjung hadir menemui mereka.

Informasi yang disampaikan Kepala Satpol PP, Apri sedang berada di Tanjunguban menghadiri acara khusus. Jadwal itu sudah jauh jauh hari diagendakan.

Karena tak kunjung hadir, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Bintan Muh Hendrik inisiatif menemui demonstran.

Namun niat itu ditolak demonstran dengan alasan, pejabat asisten bukan penentu kebijakan.

"Kami ditawarkan bertemu asisten I pemerintahan, kami tolak. Kenapa? Kita tahu, dalam tata administrasi pemerintahan, pejabat asisten tak berwewenang mengambil kebijakan, dia dibawah struktur,"kata Shadiq.

Jika permasalahan kegaduhan pilkades tak kunjung terselesaikan, GePenG mengancam akan membawa isu tersebut ke Presiden Jokowi pada pelaksanaan Sail Karimata di Tanjungpinang ke depan. (*)

Baca Berita Terkait di Harian Tribun Batam Edisi Selasa (25/10/2016)

Penulis: Aminnudin
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved